"Jadi telah disepakati melalui rapat yang dikoordinir Plt Sekda Maluku Kasrul Selang pada Kamis (17/10) petang agar proses pemulihan itu paling terlambat awal November 2019 sudah direalisasikan," katanya di Ambon, Kamis.
Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, serta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat (SBB), menurut dia, telah diarahkan untuk merampungkan verifikasi data korban dan kerusakan akibat gempa paling lambat 24 Oktober 2019.
"Terobosan ini dilakukan karena ternyata Pemprov Maluku maupun Pemkot Ambon serta Pemkab Maluku Tengah maupun SBB telah melaksanakan tahapan tersebut sehingga tinggal pembenahan dengan tidak mengabaikan profesionalisme kerja," katanya.
"Rasanya Pemprov Maluku maupun Pemkab/Pemkot telah memiliki pengalaman dan manajemen penanggulangan bencana sehingga harapan Presiden Jokowi agar percepatan proses pemulihan pascagempa bisa direalisasikan dan akan menjadi model di Tanah Air," ia menambahkan.
Dia sudah meninjau lokasi-lokasi pengungsian korban gempa di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dan mendapati sebagian pengungsi masih mengalami trauma.
"Kami tidak bisa memaksa, masyarakat pada malam hari di lokasi mengungsi dan siang hari kembali ke rumah karena masih trauma. Saya saat gempa di Padang juga melakukan hal demikian, karena harus dipahami psikologis masyarakat," katanya mengenai dampak gempa di Maluku.
Baca juga:
BNPB harap pendataan dampak gempa Maluku segera dirampungkan
148.619 orang masih mengungsi akibat gempa di Maluku
Pewarta: Alex Sariwating
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
