• Beranda
  • Berita
  • PAN Pontianak harap presiden tidak salah pilih menteri periode kedua

PAN Pontianak harap presiden tidak salah pilih menteri periode kedua

18 Oktober 2019 13:42 WIB
PAN Pontianak harap presiden tidak salah pilih menteri periode kedua
Ketua DPC PAN Pontianak, Zulfydar Mochtar. ANTARA/Dedi

... kita berharap menteri-menteri tidak menambah masalah yang ada di masyarakat...

Ketua DPC PAN Pontianak, Zulfydar Mochtar, berharap presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, tidak salah dalam memilih menteri untuk kabinet lima tahun mendatang.

"Hal itu ada pengaruhnya dengan kabupaten kota atau masyarakat di seluruh Indonesia. Kita berharap menteri-menteri yang duduk sesuai dengan kapabilitas, mampu menyelesaikan masalah, termasuk penanganan konflik," ujar Mochtar, di Pontianak, Jumat.

Menurut dia, jangan sampai masyarakat menunggu penyelesaian masalah menteri membeberkan hal yang kurang pas. Pemilihan menteri sangat berdampak pada seluruh masyarakat di daerah.

Menteri di kabinet harus cakap dan bertanggung jawab, mampu menyelesaikan masalah dan berinovasi dalam menjawab persoalan dan tantangan yang semakin kompleks.

"Kembali kita berharap menteri-menteri tidak menambah masalah yang ada di masyarakat," jelasnya.

Juga baca: Soetrisno Bachir sebut Presiden Jokowi akan pilih menteri terbaik

Juga baca: Peneliti harapkan Jokowi pilih menteri ekonomi dari profesional

Juga baca: Pengamat sebut sistem meritokrasi salah satu cara pilih menteri

Penentuan komposisi kabinet merupakan prerogatif presiden sepenuhnya. “Tujuan akhir dari semua adalah program pemerintah berjalan dengan baik dan keamanan, kesejahteraan dan kemajuan negara ini lahir. Kita ingin negara ini bergerak terus maju hingga ke pelosok negeri dan batas negeri. Pemerataan pembangunan harus hadir dan dirasakan semua golongan,” kata dia.

Apakah berkoalisi atau beroposisi di PAN kata dia belum ada pembicaraan, namun yang jelas pihaknya ingin situasi nasional dan pemerintahan ini berjalan dengan baik dan masyarakat tidak dibebankan.

“Kita belum menerima arahan dari pusat terkait sikap resmi partai. Namun memang telah diberitakan khalayak ramai jika Ketum PAN telah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi,” kata dia. 

Pewarta: Dedi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019