Belanja pegawai porsinya lumayan besar yakni 26 persen dari total belanja Kementerian/Lembaga
Rencana Presiden Joko Widodo untuk memangkas besar-besaran birokrasi pemerintahan dengan menyederhanakan tingkat eselonisasi pejabat negara akan meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis dan investor jika benar-benar terealisasi.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira di Jakarta, Minggu, mengatakan rencana tersebut akan membantu upaya reformasi struktural, apalagi jika berpengaruh positif terhadap postur belanja fiskal negara.
Misalnya, jika realisasi penyederhanaan birokrasi pemerintahan itu bisa memindahkan (relokasi) anggaran untuk belanja pegawai, menjadi anggaran untuk belanja modal sektor infrastruktur maupun sektor produktif lain.
Baca juga: Pelantikan Presiden, Jokowi akan pangkas jumlah eselon
"Belanja pegawai porsinya lumayan besar yakni 26 persen dari total belanja Kementerian/Lembaga. Setuju kalau birokrasi dipangkas karena itu sumber lambatnya proses perizinan," ujar dia.
Namun, Bhima enggan terlalu optimistis. Dia mengatakan lebih baik menunggu realisasi rencana tersebut. Dia meminta Jokowi memberi gambaran detail dan teknis mengenai rencana penyederhanaan biroktasi tersebut dan membuktikannya.
"Dulu di pidato Visi Indonesia di Sentul, Bogor juga janjinya sama untuk efisiensi birokrasi," ujarnya.
Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikkannya, Minggu sore, berjanji bakal memangkas jumlah eselon di pemerintahan. Hal itu bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi.
"Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong," kata Jokowi saat pidato usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 di Gedung MPR, Jakarta, Minggu.
Menurutnya saat ini jumlah eselon sudah terlalu banyak. Diketahui saat ini terdapat empat level eselon dalam jabatan struktural di pemerintahan.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan?" Katanya.
Untuk itu, Jokowi bakal memotongnya hanya menjadi dua. Nantinya jabatan itu akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keadilan dan kompetensi.
"Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," katanya.
Selain itu, dalam pidatonya, Jokowi juga meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.
"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," katanya.
Baca juga: Isi lengkap pidato perdana Presiden Jokowi
Baca juga: MPR: Reformasi birokrasi berada di jalur tepat
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019
