"Apa yang disampaikan Presiden itu kebutuhan ideal bagi bangsa Indonesia saat ini. Ia ingin memastikan apa yang dikerjakan pemerintah itu terdistribusikan dan sampai ke masyarakat, hingga ke pelosok negeri," kata Prof H Johni Najwan ketika dihubungi dari Jambi.
Menurut dia, Presiden menegaskan kembali agar distribusi hasil pembangunan itu menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
Baca juga: Khofifah harap Ma'ruf Amin perkuat sektor ekonomi syariah
Hal itu dipertegas dengan dukungan penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
Khusus mengenai ajakan pemerintah kepada DPR untuk menerbitkan dua undang undang besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemeberdayaan UMKM yang sekaligus merevisi UU yang ada sebelumnya secara sekaligus, kata rektor menunjukkan komitmen pemerintahan mendatang melakukan percepatan dengan memangkas birokrasi serta regulasi yang masih menjadi kendala selama ini.
"Pemerintahan mendatang menegaskan komitmen percepatan di berbagai bidang, salah satunya melakukan pemangkasan birokrasi dan regulasi. Tantangannya ke depan diharapkan adanya political will dari pemangku kebijakan di lapangan sehingga semuanya bisa terealisasikan," kata rektor.
Penyederhanaan regulasi dan birokrasi , pada gilirannya akan mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif sehingga menarik bagi investor dalam maupun luar negeri.
Baca juga: Jokowi sebut pelantikan presiden sederhana menyesuaikan situasi
"Itu jelas akan berdampak positif untuk iklim investasi," katanya.
Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019-2024 setelah dilantik dan diambil sumpahnya di Gedung MPR/DPR pada Minggu.
Setelah Ma'ruf Amin membacakan sumpahnya dan keduanya menandatangani berita acara pelantikan yang juga ditandatangani seluruh pimpinan MPR, maka Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.
Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
