"Itu bukan domain PKS, itu domain Presiden untuk mengundang, itu hak Gerindra untuk menerima atau tidak. Semua silahkan menentukan haknya masing-masing, rakyat akan menilai dan memberikan keputusannya pada Pemilu yang akan datang," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan PKS tidak merasa ditinggalkan ketika Gerindra bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf karena koalisi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sudah bubar sehingga tidak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan.
Menurut dia, kalau Prabowo mengambil sikap bergabung pemerintahan, itu hak masing-masing dan tentu sudah mempertimbangkan konsekuensi yang diambilnya.
"Semua silakan melalukan haknya masing-masing, rakyat yang akan menilai dan memberikan keputusan pada Pemilu yang akan datang," ujarnya.
Baca juga: Prabowo tiba di istana temui Presiden
Baca juga: Prabowo sodorkan konsepsi "dorongan besar"' ke Jokowi
Baca juga: Sekjen Partai Gerindra ingin Prabowo bersama Jokowi
HNW tidak melihat ada oportunisme dan aji mumpung kalau Gerindra jadi bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf karena itu merupakan pilihan politik dan tentu ada konsekuensinya.
Menurut dia, rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang telah memilih dan mengantarkan partai pada posisinya masing-masing, akan melihat dengan cermat.
"Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tentu akan menilai dengan secermat mungkin, dan yang menjadi ukurannya kemungkinan di Pilkada 2020," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
