Pengamat Kawasan Ekonomi Khusus, Suyono Saputro optimistis Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mampu memperkuat ekonomi dan investasi di kawasan strategis Batam, Bintan dan Karimun (BBK).bagaimana BBK bisa bermain dalam kancah GVC jika sektor logistik masih 'high cost', sarana pelabuhan masih tertinggal di banding kawasan lain
"Airlangga dan Luhut bisa jadi 'strength point' bagi BBK untuk meningkatkan daya saing," kata pria yang mengajar ekonomi di Universitas Internasional Batam itu di Batam, Kepulauan Riau, Rabu.
Airlangga dan Luhut dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menko Bidang Perekonomian dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Rabu (23/10).
Pemda setempat, kata dia, harus menyelaraskan semangat kedua Menko itu, dalam paradigma kemudahan birokrasi dan perizinan serta meningkatkan 'ease of doing business'.
Menurut dia, Airlangga tepat memimpin Menko Bidang Perekonomian, karena memiliki latar belakang dan pemahaman sektor industri yang kuat.
Baca juga: Kemenko Maritim akan koordinasikan hingga tujuh kementerian
Baca juga: Luhut Pandjaitan, jenderal "super" yang kembali jaga sektor maritim
"Saya pikir ini selaras dengan keinginan Jokowi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor industri, terutama di kawasan strategis seperti BBK dan KEK," kata pria yang menyusun disertasi dengan judul Pengaruh Manajemen Strategik terhadap Pencapaian Kinerja pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Ekonomi Khusus di Indonesia.
Ia berharap Menteri Airlangga bisa mendorong penguatan daya saing kawasan khusus sehingga mampu berperan dalam global "value chain".
Apalagi pada saat ini, di era Global Value Chain (GVC), di mana antarkawasan saling terhubung.
"Nah, bagaimana BBK bisa bermain dalam kancah GVC jika sektor logistik masih 'high cost', sarana pelabuhan masih tertinggal di banding kawasan lain," kata dia.
Dan sebagai Ketua Dewan Kawasan Nasional Batam nantinya, Menko Bidang Perekonomian diharapkan memprioritaskan modernisasi pelabuhan dan sektor logistik. Setidaknya, hal itu harus selesai dalam 100 hari pertama kerja.
Baca juga: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, ini sosoknya
Baca juga: Kemenperin dorong BBK jadi Kawasan Ekonomi Khusus
Prioritas itu, kata dia, juga harus sinkron dengan program 100 hari wali kota ex officio Kepala BP batam.
"Agar pembenahan Pelabuhan Batuampat sebagai 'main gate' lalu lintas barang di FTZ Batam bisa tuntas," kata dia.
Mengenai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, ia mengatakan berharap Luhut dapat menyelesaikan masalah birokrasi di BBK.
Apalagi, selama ini Luhut dikenal selalu memainkan peran sebagai pemecah masalah dan penyelesaian masalah birokrasi, terutama bagi investasi besar yang kerap mengalami kendala birokrasi di tingkat daerah.
"Diharapkan dengan spesifikasi tugas ini, maka Luhut makin leluasa untuk mendorong penguatan iklim investasi di daerah," kata dia.
Baca juga: Presiden Jokowi tegaskan langkah frontal di FTZ
Baca juga: Pengusaha keluhkan leletnya perizinan di Batam, FTZ tetap berlaku
Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
