Mempertahankan lingkungan yang damai, aman dan stabil di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya merupakan prasyarat untuk pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan sejahtera. Namun perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut khususnya dan di seluruh dunia akhir-akhir benar-benar menimbulkan kekhawatiran.
Tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional di sejumlah tempat yang telah menjadi kawasan konflik mengancam perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan bersama.
ASEAN sebagai perhimpunan bangsa di Asia Tenggara menginginkan wilayahnya damai. Masing-masing anggotanya yang sedang membangun untuk meningkatkan kesejahteraan mempunyai pandangan betapa mereka memerlukan lingkungan yang damai, aman dan stabil.
Di antara enam anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, Vienam), Vietnam memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi. Pada semester I-2019, ekonominya tumbuh 6,76 persen. Tentu saja tiap negara menginginkan pertumbuhan tinggi.
Dengan pertumbuhan tersebut dalam konteks ini Vietnam berpandangan bahwa masalah keamanan harus ditangani secara memadai dengan cara damai, berdasarkan hukum internasional, untuk tidak meningkat menjadi konflik terbuka dan mengancam perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan bersama di kawasan tersebut.
Terkait dengan masalah Laut China Selatan, atau Vietnam menyebut kawasan itu sebagai Laut Timur, selama beberapa tahun terakhir, Hanoi berpandangan telah ada kemajuan positif awal dalam negosiasi Kode Perilaku Laut China Selatan (Code of Conduct/COC) antara ASEAN dan China.
Namun, Hanoi melihat situasi di lapangan masih rumit. Kegiatan ilegal sepihak, reklamasi lahan mengubah status quo, militerisasi, tabrakan yang membahayakan nelayan, benar-benar mengkhawatirkan, mengikis kepercayaan, tidak kondusif bagi upaya dialog. dan menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.
Dalam situasi seperti itu, ASEAN perlu teguh dalam posisi prinsipnya di LCS, di mana para pihak perlu menahan diri dari mengambil tindakan yang memperumit situasi, tidak melakukan militerisasi dan menyelesaikan perselisihan secara damai berdasarkan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, secara ketat dan penuh mengimplementasikan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di LCS (DOC), upaya untuk membangun COC yang efektif, efektif, efisien, konsisten dengan hukum internasional dan didukung oleh komunitas internasional.
Kasus China yang mengirim sekelompok 8 kapal geologi untuk melakukan eksplorasi ilegal di dekat pantai Tu Chinh, yang seluruhnya berada dalam zona ekonomi eksklusif (EEZ) dan landas kontinen Vietnam di Laut China Selatan, menarik perhatian publik dan komunitas internasional.
Saat ini, negara-negara ASEAN dan China sedang bernegosiasi untuk menandatangani COC. Oleh karena itu, Beijing tampaknya ingin menerapkan taktik yang memberikan tekanan maksimum pada negara-negara di dalam ASEAN yang dianggap China memiliki perselisihan kedaulatan dengan mereka, memaksa mereka untuk menerima persyaratan China di COC.
Baca juga: Vietnam cabut izin film "Abominable" terkait peta Laut China Selatan
Penting juga untuk menegaskan kembali bahwa, sebelum keputusan pengadilan arbitrase mengenai tuntutan China terhadap klaim "Sembilan garis-garis putus" China, Beijing menerapkan berbagai taktik, mulai selangkah demi selangkah menggerogoti dan menduduki LCS, mengerahkan pasukan di lapisan yang berbeda untuk mengelilingi dan menetralisir kekuatan penegakan hukum dari negara-negara sekitarnya. Taktik selanjutnya melakukan agresi, paksaan, meningkatkan ketegangan tetapi mempertahankannya di bawah ambang konflik militer konvensional.
Kali ini China menggunakan taktik untuk memaksa Vietnam karena Hanoi memimpin kelompok negara yang berada di garis depan menentang aktivitas-aktivitas China di kawasan yang masih dipersengketakan, paling tegas mempertahankan kedaulatan. China dipandangnya ingin menetralkan dan mengisolasi Vietnam, mengambil Vietnam sebagai contoh bagi negara-negara lain untuk mendapatkan keuntungan dalam negosiasi COC dan menciptakan kondisi bagi China untuk mempromosikan kegiatan ilegal di LCS.
Meskipun negara itu melanggar ZEE Vietnam dan landas kontinennya, China menuduh balik Vietnam melanggar perairannya. Para pakar berpendapat tujuan utama China ialah menyingkirkan Vietnam dalam persaingan karena dipandang sabagai batu sandungan, memaksa Vietnam untuk memenuhi tuntutannya yang absurd dan tujuan akhirnya adalah menduduki Laut China Selatan.
Baca juga: Menarik lawan jadi kawan dalam konsep Indo-Pasifik yang diperluas
Tindakan Beijing ini menimbulkan risiko besar, tidak hanya merusak upaya negosiasi COC tetapi juga berpengaruh pada keamanan dan kebebasan navigasi di kawasan tersebut sebagai rute pengiriman barang tersibuk kedua di dunia dengan hampir 50 persen barang komersial yang diangkut melalui laut harus melalui kawasan ini. Gangguan aliran barang melalui LCS akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di kawasan itu, bahkan mengarah ke resesi global.
Kali ini China melanggar hingga ujung paling selatan Pulau Hainan China hingga 600 mil laut. Menurut Pasal 76 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, negara pantai mungkin memiliki minimal 200 mil laut dari landas kontinen dan melampaui batas itu jika margin benua alami meluas lebih jauh. Namun, meskipun didefinisikan seperti itu, batas maksimum landas kontinen tidak dapat melebihi 350 mil laut.
Keputusan pengadilan arbitrase
Selain itu, klaim “sembilan garis putus” China yang tidak dibenarkan di LCS telah ditolak oleh pengadilan arbitrase pada tahun 2016. Oleh karena itu, China sama sekali tidak memiliki dasar untuk mengatakan bahwa ini adalah daerah yang disengketakan. Dapat dikatakan bahwa tindakan China ini telah secara serius melanggar kedaulatan Vietnam, melanggar hukum internasional, memperumit situasi.
Di luar China selalu mengatakan bahwa LCS damai dan stabil. Tapi, Beijing belum menunjukkan tanda-tanda akan menurunkan ketegangan di kawasan itu untuk membantu menciptakan lingkungan yang aman, damai dan stabil, melainkan melayani kepentingannya sendiri.
Pelanggaran terhadap ZEE dan landas kontinen tidak hanya pada Vietnam tetapi juga bisa terjadi pada negara-negara lain di sekitar Laut Cina Selatan seperti Malaysia, Filipina dan Brunei. Karena itu, jika negara-negara lain tidak bersatu dengan Vietnam dalam menentang klaim tidak masuk akal China di LCS, mereka akan dengan mudah jatuh ke dalam situasi yang sama nantinya.
Negara-negara ASEAN harus menyadari masalah ini dan bekerja sama untuk meminta penegakan hukum internasional di Laut China Selatan dan memmperkuat kerja sama antara negara-negara anggota ASEAN.
Baca juga: PM Malaysia katakan tidak bisa provokasi Beijing di Laut China Selatan
Fakta bahwa Hai Duong Geological Group 8 telah melanggar ZEE dan landas kontinen Vietnam, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan dengan tegas menentang tindakan ilegal China ini.
"Menurut pihak berwenang Vietnam, kelompok kapal HD terus secara serius melanggar kedaulatan dan zona ekonomi eksklusif Vietnam," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Le Thi Thu Hang.
Thu Hang juga menegaskan bahwa Vietnam dengan tegas menentang operasi kelompok kapal China, dan menyatakan dengan jelas meminta Beijing segera menarik kapal-kapal survei geologis dari ZEE dan landas kontinen Vietnam.
Hanoi dengan tegas memprotes bahwa kapal survei Hai Duong 8 China terus secara serius melanggar kedaulatan dan yurisdiksi Vietnam di perairannya, yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Konvensi UNCLOS 1982.
Namun, Vietnam masih membutuhkan dukungan dari negara-negara lain. Perjuangan Vietnam sendiri juga berkontribusi untuk mendukung negara-negara lain dalam melindungi kedaulatan nasional dan laut teritorial.
Baca juga: Kapal China dan Vietnam saling berhadapan di LCS di tengah ketegangan
Baca juga: Vietnam masih tempuh jalur diplomasi hadapi China di LCS
Pewarta: Mohamad Anthoni
Editor: Maria D Andriana
Copyright © ANTARA 2019
