pembangunan ekonomi dari atas ke bawah atau top-down di Indonesia selama ini justru melahirkan konglomerasi sehingga disparitas atau kesenjangan antarmasyarakat semakin terasa.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin sedang mencari cara untuk mempercepat perkembangan dan implementasi ekonomi Islam di Indonesia, mulai dari industri, perbankan, asuransi, hingga pendidikan, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Wapres Jakarta, Rabu.
"Beliau (Wapres Ma'ruf) menyampaikan bahwa sekarang sedang dipikirkan bagaimana mengakselerasi ekonomi Islam, syariah, dari sisi program-program kerja baik dari sisi ekonomi riil seperti industri halal, sampai kepada industri keuangan," kata Sri Mulyani selaku Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) usai melapor kepada Wapres Ma'ruf.
Selain ingin mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi berbasis Islam, pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung kegiatan tersebut juga perlu diterapkan. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan, penyediaan dan penguatan program pendidikan untuk ekonomi syariah juga menjadi perhatian Wapres Ma'ruf untuk dikembangkan.
"Dari sisi akademi, semakin banyak perguruan-perguruan tinggi yang sekarang ini memiliki program-program mengenai ekonomi Islam; tentunya ini perlu dikembangkan," tambahnya.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Penguatan SDM jadi solusi hadapi "middle income trap"
Selaku Ketua IAEI, Sri Mulyani melaporkan tentang draf susunan kepengurusan IAEI periode 2019-2023 kepada Wapres Ma'ruf selaku Ketua Dewan Pertimbangan DPP IAEI.
"Tadi kami lapor ke Wapres, yang secara struktural dan fungsional, beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangannya. Kami juga menyampaikan draf kepengurusan dan menerima arahan dari beliau, serta rencana langkah-langkah ke depan," ujarnya.
Wapres Ma'ruf dikenal dengan pemikirannya untuk mewujudkan ekonomi syariah yang berkonsep keumatan dari bawah ke atas atau bottom-up, serta mewujudkan keadilan bagi semua kalangan masyarakat.
Dalam beberapa pidatonya sebagai Wapres, Ma'ruf Amin mengatakan pembangunan ekonomi dari atas ke bawah atau top-down di Indonesia selama ini justru melahirkan konglomerasi sehingga disparitas atau kesenjangan antarmasyarakat semakin terasa.
Baca juga: Khofifah harap Ma'ruf Amin perkuat sektor ekonomi syariah
"Oleh karena itu, pembangunan ekonomi kita harus kita lakukan dari bawah; jadi bukan hanya top-down tapi juga bottom-up economic development. Jadi bagaimana melakukan kolaborasi kemitraan antara yang kuat dan yang lemah, supaya sama-sama kuat, sama-sama jaya untuk menuju Indonesia Maju," kata Wapres Ma'ruf saat menutup Musyawarah Besar X Ormas Pemuda Pancasila di Hotel Sultan Jakarta, Senin (28/10).
Konsep ekonomi kerakyatan itu menjadi "senjata" Ma'ruf Amin dalam pencalonannya sebagai wapres pada kampanye Pilpres 2019 lalu. Untuk meminimalkan disparitas kesejahteraan rakyat, Wapres Ma'ruf menilai solusinya adalah dengan menggerakkan koperasi sebagai pembangkit ekonomi nasional.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
