Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin berkomitmen untuk membantu mendorong agar target peremajaan 185 ribu hektare lahan sawit dapat tercapai dalam rangka meningkatkan produktivitas komoditas sawit...peran pemerintah daerah sangat penting ikut mendorong agar petani secara swadaya dapat bermitra dengan perusahaan sehingga hasil produktivitasnya lebih maksimal..
"Target ini telah dicanangkan jadi saya minta hal-hal yang masih menghambat dapat diselesaikan agar industri sawit ini terus berkembang sesuai yang diharapkan," kata Ma’ruf Amin saat memberi sambutan untuk membuka konferensi minyak sawit (Indonesian Palm Oil Conference/IPOC) 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis.
Wapres menyatakan, pemerintah mendorong pengembangan kelapa sawit kini lebih difokuskan upaya peningkatan produktivitas lahan dan daya saing.
Oleh karena itu, dia meminta Kementerian Pertanian dapat merealisasikannya dengan dukungan perkebunan rakyat bersinergi bersama pengusaha.
Baca juga: Kelapa sawit, emas hijau yang terus diusik keberadaannya
Wapres pun menyambut baik upaya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang memberikan penghargaan kepada kelompok tani yang berhasil mencapai produktivitasnya tinggi, sehingga diharapkan dapat menjadi pemicu kelompok petani lainnya.
Apalagi, lanjutnya, 42 persen industri sawit merupakan perkebunan rakyat dari total luas lahan sawit 14 juta hektar di Indonesia. Sehingga penting mendorong peningkatan produktivitas dari petani selain lahan milik perusahaan.
"Di sini peran pemerintah daerah sangat penting ikut mendorong agar petani secara swadaya dapat bermitra dengan perusahaan sehingga hasil produktivitasnya lebih maksimal lagi," tuturnya sembari menyampaikan kembali lima pesan Presiden Joko Widodo untuk pengembangan sektor sawit di tanah air.
Sedangkan untuk menangkal kampanye negatif pihak luar tentang kelapa sawit Indonesia, Wapres mendorong adanya upaya sistematis dari GAPKI, salah satunya melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), di mana GAPKI berkomitmen agar seluruh anggotanya mengantongi sertifikat tersebut pada akhir 2020.
"Melalui sertifikasi ISPO diharapkan mengurangi kesan negatif kelapa sawit Indonesia. Di sinilah pentingnya upaya tabayyun melalui data dan fakta," paparnya.
Baca juga: Menilik persaingan dagang di balik kampanye hitam terhadap sawit Indonesia
Di samping itu, Ma’ruf Amin melihat berbagai industri sawit masih sangat terbuka. Untuk itu, kata dia, hilirisasi dan perbaikan tata kelola diyakini berdampak pada produktifitas sawit lebih baik.
Terkait kebijakan penggunaan biodiesel B20, dia juga memastikan terus dijalankan guna menyerap lebih banyak pasar domestik dan mengurangi impor minyak bumi.
Diketahui jika kewajiban B20 di tahun 2019 telah mampu menyerap 4 juta ton minyak sawit dan sampai akhir tahun nanti diperkirakan bisa mencapai 6,4 juta ton. Sedangkan kewajiban B30 di awal Januari 2020 mendatang, bakal menyerap konsumsi minyak sawit hingga 3 juta ton sepanjang tahun depan.
"Memperkuat pasar domestik akan terus dilakukan seperti penggunaan CPO langsung pembangkit PLN dan pengembangan green gasoline dan green avtur," tandasnya.
Baca juga: Kemendag: Indonesia siap hadapi Eropa soal kebijakan energi terbarukan
Terlepas dari segala tantangan dan hambatannya, tambah dia, Indonesia telah memiliki anugerah menjadi tumbuh suburnya kelapa sawit yang jadi sumber devisa pemerintah di negeri ini.
Pada tahun 2019, nilai ekspor sawit Rp270 triliun menjadi komoditi tertinggi Indonesia yang berhasil membuat neraca perdagangan bisa lebih baik.
Apalagi perkebunan kelapa sawit yang dibangun di daerah tepencil dan minim sarana prasarana ekonomi telah mampu mendorong berkembangnya satu wilayah menjadi sentra ekonomi baru seperti di wilayah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat.
"Hal ini juga selaras dengan kebijakan nasional untuk memfokuskan pembangunan di daerah pinggiran demi memperkuat desa-desa dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," pungkasnya.
Sementara Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono menyampaikan terima kasih atas perhatian besar dari pemerintah terhadap industri sawit. Bahkan, Wapres dalam kunjungan perdananya ke luar negeri sebagian digunakan untuk membahas masalah sawit.
Baca juga: Diplomasi sawit sulit, diplomat sebut perlu perbaikan dalam negeri
Joko mengakui bahwa pasar komoditas sedang mengalami ketidakpastian akibat dari kondisi perekonomian global. Bahkan dua tahun terakhir penurunan harga berada di level terendah karena perlambatan ekonomi di beberapa negara tujuan ekspor.
"17 juta orang hidup tergantung pada industri ini. Di mana devisa 20 miliar US Dollar setahun dan dampak luasnya terhadap sendi-sendi perekonomian. Dengan penurunan harga, tentu berimbas kepada petani yang harusnya sejahtera dari negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia," katanya.
Baca juga: Greenpeace: Indonesia salah satu wilayah dengan hutan hujan tersisa
Untuk itu, tambah Joko, penguatan pasar domestik dan peningkatan daya siang menjadi pilihan, sehingga Indonesia tidak sepenuhya bergantung pada pasar tertentu.
Konferensi minyak sawit di Bali tahun ini dihadiri 1.100 peserta delegasi 18 negara. Para akademisi dan pakar pun dihadirkan untuk memberikan perspektifnya soal perkembangan industri sawit kini dan ke depannya.
Ketua Panitia IPOC 2019, Mona Surya dalam laporannya menyampaikan terima kasih atas tim kepanitiaan yang menyukseskan kegiatan termasuk dukungan para sponsor serta mitra dan juga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Pewarta: Firman
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2019
