Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan untuk mencapai target seluruh anggota bersertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada akhir 2020, pihaknya menerapkan strategi dengan membuka Klinik ISPO.Melalui Klinik ISPO, kami ingin membantu perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan sertifikat ISPO
"Melalui Klinik ISPO, kami ingin membantu perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan sertifikat ISPO," katanya di sela Konferensi 15th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2019 and 2020 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis.
Selain itu, tambahnya, pihaknya juga melakukan road show atau keliling ke semua provinsi untuk pelatihan dan klinik ISPO kepada anggota maupun nonanggota.
Baca juga: Masalah legalitas hambat anggota GAPKI kantongi sertifikat ISPO
Menurut dia, anggota Gapki saat ini mencapai 725 perusahaan dengan sebanyak 372 di antaranya atau sekitar 66 persen bersertifikat ISPO.
"Karena masih banyak yang belum bersertifikat ISPO, beberapa bulan lalu kami membuat komitmen pada 2020, semua (100 persen) anggota Gapki harus sudah ISPO," katanya.
Namun Joko mengakui, untuk mencapai target tersebut persoalannya banyak faktor di luar pengawasan Gapki dan hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah dalam hal ini sejumlah kementerian di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, seperti Kementerian ATR, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian.
"Soal HGU, tetapi di kawasan hutan, yang HGU-nya bertahun-tahun tidak bisa disertifikasi, banyak masalah yang tidak bisa kami selesaikan. Kami mesti bekerja sama dengan pemerintah," katanya.
Melalui Klinik ISPO, tambahnya, Gapki bisa mengetahui letak kesulitan perusahaan dalam memenuhi syarat sertifikat ISPO.
"Selama masalahnya teknikal, kami bisa bantu. Tetapi, jika masalahnya urusan politik, itu pemerintah," katanya.
Sebelumnya dalam sambutan pembukaan IPOC 2019, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan sertifikat ISPO menjadi bagian penting untuk mengatasi kampanye antisawit.
Wapres menyatakan komitmen Gapki untuk mensyaratkan semua anggotanya telah tersertifikasi ISPO pada akhir 2020 merupakan langkah sangat baik.
"Melalui sertifikasi ini pesan yang negatif yang diarahkan kepada sawit bisa dikurangi dengan data dan fakta terkait komitmen ISPO. ISPO merupakan bagian penting dari perbaikan tata kelola perkelapa sawit," kata Wapres.
Baca juga: Wapres Ma'ruf dorong tiga hal terkait pengelolaan sawit
Baca juga: Gapki : Perlu riset kelapa sawit yang berkelanjutan
Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
