"Pemerintah saat ini menjadi sangat kuat dan hanya meninggalkan ruang sempit untuk berbeda pendapat di parlemen," kata Syahganda saat menjadi pembicara Diskusi Publik bertema "Menakar Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin: Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi" yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sosial Politik, Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Kamis.
Dengan kondisi seperti itu, menurut Syahganda, pemerintah mestinya sangat leluasa menjalankan program-programnya, termasuk program ekonomi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi warganya.
"Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi, paling tidak mempertahankan di tengah gejolak ekonomi global," ujarnya.
Namun, lanjut dia, tantangan yang muncul justru tidak berada dalam lingkungan domestik. Pemerintahan saat ini justru menghadapi tantangan dari luar, yaitu ketidakpastian ekonomi global.
Tantangan yang dihadapi pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah perekonomian dunia yang dihantui perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China yang berkepanjangan. Untuk itu, Indonesia perlu mencari alternatif sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"Selama ini perekonomian Indonesia banyak ditopang oleh konsumsi masyarakat," kata akademisi FISIP Unas, Rusman Ghazali.
Ia pun merekomendasikan perlunya mendorong kerjasama investasi dan perdagangan melalui pola partnership yang memungkinkan terjadinya kemitraan baru, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi baru.
Namun demikian, Doktor Administrasi Publik Universitas Kebangsaan Malaysia itu memperkirakan sebagai dampak perang dagang dunia yang berkelanjutan, khususnya AS dan China, ke depan pemerintah dihadapkan masalah akan semakin sulit mencari pinjaman investasi berisiko rendah.
Karena itulah, lanjut Rusman, pemerintah dituntut terus membuka peluang dan mencari alternatif sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sektor perdagangan dengan negara baru harus terus dikembangkan untuk memperkuat ekspor Indonesia.
Pilihan alternatif yang memungkinkan adalah menggencarkan kerja sama investasi dan perdagangan melalui pola partnership yang memungkinkan terjadinya kemitraan.
Berhasil tidaknya pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global itu, menurut Rusman, tergantung pada kelincahan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang "friendly market", dan dan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan mitra kerja sama yang lebih produktif.
"Pemerintah Jokowi-KH Ma'ruf Amin memiliki peluang itu karena bisa dikatakan hampir-hampir tidak ada oposisi di dalam negeri," ucap Rusman.
Baca juga: Gerindra Sumbar dukung keputusan Prabowo masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf
Baca juga: Gerindra masuk kabinet, Presiden Jokowi ingin demokrasi gotong royong
Baca juga: Gerindra masuk kabinet, Pakar: Kans pendukung bisa tergerus
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
