"Saya menerima nasihat beliau dan kritikan beliau karena beliau senior saya, saya terima saja kritikan beliau," kata William di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.
William secara khusus ditegur oleh Ingard Joshua dalam rapat bersama eksekutif DKI untuk membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
William merupakan anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi PSI.
"William ini kan baru, saya berharap bukannya ga boleh ngomong di koran atau di TV. Boleh aja tapi harus jaga tata krama itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Nah ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti," kata Inggard kepada William.
Ingard menilai sikap Wiliam tidak sesuai dengan etika seorang anggota DPRD DKI karena mengunggah anggaran yang bahkan belum dibahas bersama dengan eksekutif.
Meski mengaku menerima nasihat dari Ingard, William mengatakan dirinya tidak kapok dan merasa telah melakukan perbuatan yang benar dengan mendesak Pemprov DKI untuk mengunggah RKUA PPAS agar menunjukkan transparansi kepada masyarakat.
"Itu kan subjektif terkait etika. Kalau kami (PSI) melihat dan punya data terus di situ ada keanehan lalu kami upload ke publik. Melanggar etika apa coba?," kata William.
Baca juga: Polemik aibon di DKI Jakarta
Baca juga: Wakil komisi A DPRD DKI ingatkan William PSI soal lem aibon
Politisi PSI itu tetap mendesak Pemprov DKI segera mengunggah dokumen RAPBD 2020 ke situs resminya, yaitu apbd.jakarta.go.id.
"Gak ada salahnya (menggungah RAPBD) dan gubernur sebelumnya juga gitu, pada saat tahap pembahasan sudah ada di website. Jadi kami kebingungan, apa yang kami mau sebenarnya sudah pernah dilakukan," kata William.
Pada Selasa (29/10) William Aditya Sarana lewat akun twitternya @willsarana menyebarkan foto Rancangan Anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta 2020 yang akan dibahas dalam KUA-PPAS antara DPRD DKI dan SKPD DKI.
Dia mengunggah foto berisi rencana anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencantumkan lem aibon sebagai bagian dari komponen alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp82,5 miliar.
"Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?," tulis William pada Selasa (29/10) malam.
Setelah sempat jadi sorotan, anggaran lem aibon itu kini hilang dari situs resmi APBD DKI Jakarta.
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
