Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Baerah (APBD) 2020 yang dilakukannya merupakan langkah yang tepat.
William di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis,
menyebutkan bahwa sikapnya itu membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan untuk menunjukkan transparansi data.
Dia mengaku bahwa Fraksi PSI telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI untuk mengunggah Rancangan APBD DKI 2020 dengan bersurat namun tidak ditanggapi.
"Justru saya bantu dia publish anggaran-anggaran itu. Kami (PSI) gak mencari sensasi karena kami sudah bersurat Bappeda awal Agustus dan sampai awal Oktober belum ada jawaban," kata William.
Namun pada Jumat (11/10) Bappeda mengunggah satu dokumen RAPBD 2019 yang dianggap oleh William sebagai tanggapan atas permintaan PSI. Namun dokumen tersebut hilang tidak lama setelah diakses oleh William.
Baca juga: Polemik aibon di DKI Jakarta
Baca juga: Wakil komisi A DPRD DKI ingatkan William PSI soal lem aibon
Meski begitu, William mencari cara lain dengan mengecek tautan yang terdapat dalam jejak tautan dalam akun situs pencarian miliknya.
"Kami baru sadar yang di take down itu tombolnya saja, datanya masih nyangkut. Akhirnya baru di take down semua setelah ramai," kata William.
Hal ini disampaikan William sebagai tanggapan dari pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang pada Rabu (30/10) yang menyebut PSI sedang mencari panggung untuk atraksi publik.
"Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal). Saya sudah bicara sebelumnya dan kami kaji," katanya.
"Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (ini saatnya) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi," ujar Anies di Balai Kota Jakarta.
Anies mengaku pihaknya memang tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tidak mau mencari perhatian publik dan tengah fokus memperbaiki sistem penganggaran.
"Loh kalau saya itu bukan begitu. Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian," karanya.
"Saya sering bicarakan, orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, kedua memperumit masalah, atau ketiga mengaktualisasi diri. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah," kata Anies.
Sebelumnya, pada Selasa (29/10) William Aditya Sarana lewat akun twitternya @willsarana menyebarkan foto Rancangan Anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta 2020 yang akan di bahas dalam KUA-PPAS antara DPRD DKI dan SKPD DKI.
Dia menggunggah foto berisi rencana anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencantumkan lem aibon sebagai bagian dari komponen alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp 82,5 miliar.
"Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?," tulis William pada Selasa (29/10) malam.
Setelah sempat jadi sorotan, anggaran lem aibon itu kini hilang dari situs resmi APBD DKI Jakarta.
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
