"Kenaikan premi BPJS harus diikuti oleh perbaikan manajemen dan pelayanan, serta mendorong pelayanan kesehatan di masyarakat menjadi jauh lebih baik karena itu yang diharapkan masyarakat," kata Ganjar di sela acara Pandatara 2019 SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jumat.
Berdasarkan data Pemprov Jateng per 30 Oktober 2019, tagihan BPJS Kesehatan yang belum dibayar senilai Rp249.199.868.991 yang terdiri dari tagihan di enam rumah sakit umum daerah dengan termin yang bervariasi, dimana RSUD Moewardi memiliki tagihan tertinggi yang belum dibayar oleh BPJS, totalnya mencapai Rp128.120.277.776.
Baca juga: Pelayanan BPJS Kesehatan RS Kustati Surakarta dihentikan sementara
Baca juga: BPJS:Rp151,24 triliun digelontorkan pemerintah biayai JKN warga miskin
Baca juga: BPJS Kesehatan: Iuran jaminan kesehatan masih di bawah yang seharusnya
Lima rumah sakit lainnya yang masih memiliki tagihan kepada BPJS Kesehatan adalah RSUD Tugurejo, RSUD Margono, RSUD Lelet, RSUD Surakarta, dan RSUD Soejarwadi.
"Rumah sakit saya (Pemprov Jawa Tengah, red) saja belum dibayar, totalnya banyak, hampir sekitar Rp200an miliar. Solusinya adalah ditagih karena yang bayar sana (BPJS), yang utang sana, makanya manajemen BPJS harus diperbaiki secara total," ujarnya.
Kendati ada tagihan yang belum dibayar oleh BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit milik Pemprov Jateng, Ganjar menjamin tidak akan ada penurunan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Berbagai solusi juga sudah dilakukan Pemprov Jateng agar pelayanan kesehatan tetap bertahan dan lebih baik.
"Kami tidak bisa menyalahkan saja, inovasinya di daerah, ayo, temui distributor obat agar mereka bisa membuat satu terobosan kepada kita. Kita mencoba survive,, kita punya kewajiban melayani," katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu mencontohkan kasus yang terjadi di RSUD Moewardi, jika tagihan BPJS Kesehatan belum dibayar maka akan ada kesulitan terkait stok obat. Untuj itu inovasi dan kreasi harus dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik.
"Kalau belum terbayar, kesulitannya nanti soal stok obat, maka kreasinya kita harus bicara dengan distributor obat agar kita bisa mendapatkan kemudahan karena kesulitan ini bukan dari kami, tapi karena tagihan BPJS Kesehatan yang belum dibayar," ujarnya.*
Baca juga: DPR usulkan relokasi APBN tutupi defisit BPJS Kesehatan
Baca juga: Dirut pastikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan memperbaiki pelayanan
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
