PKS hormati keputusan Presiden Jokowi tak keluarkan Perppu KPK

2 November 2019 16:18 WIB

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Fathul Bari ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu (2/11/2019). ANTARA/Fathur Rochman.

Kami tetap berharap respon publik itu harus didengarkan. Tapi hak Presiden tidak keluarkan Perppu tetap kita hormati, kata dia

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang belum akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 mengenai Perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (1/11) menegaskan tidak akan mengeluarkan Perppu KPK sebelum proses uji materi di Mahkamah Konstitusi selesai.

"Ini pilihan beliau yang memang mungkin sudah dipertimbangkan ya. Ini kan salah satu alasan beliau (karena) masih ada proses yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Maka kami hormati beliau seperti itu dan itu adalah hal wajar dan bisa kita tunggu juga di uji materi, akan diterima atau tidak," ujar Juru Bicara PKS Fathul Bari di Jakarta Sabtu.

Baca juga: Presiden tidak keluarkan Perppu KPK hingga uji materi selesai

Kendati demikian, Fathul berharap Presiden Jokowi tetap mengeluarkan Perppu KPK, lantaran hal tersebut merupakan aspirasi atau keinginan dari sebagian publik.

"Kami tetap berharap respon publik itu harus didengarkan. Tapi hak Presiden tidak keluarkan Perppu tetap kita hormati," kata dia.

Baca juga: Soal Perppu KPK, Nasdem patuhi keputusan Presiden Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo belum mau mengeluarkan Perppu KPK karena ingin menghargai proses uji materi yang tengah berlangsung di MK.

"Kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi masih susun nama-nama Dewan Pengawas

Saat ini setidaknya sudah ada tiga pihak yang mengajukan uji materi ke MK terkait UU No. 19 tahun 2019 yang telah menjalani sidang di MK.

"Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertatakenegaraan," tambah Presiden.