"Sejak tahun 2015 sampai 2019, ada 2.550 unit rumah penerima bantuan kegiatan ini. Insya Allah jumlah tersebut akan semakin bertambah pada tahun mendatang," ujar Sekretaris Daerah Kota Langsa, Syahrul Thaib di Langsa, Aceh, Minggu.
Ia mengatakan, pihaknya sangat mendukung, dan mendorong percepatan khususnya bantuan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama di daerah ini.
Pemkot Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Langsa Nomor: 461/663/2017 yang menjadi dasar pengajuan usulan program tersebut, dan sekaligus bukti nyata di wilayah memiliki lima kecamatan itu.
Baca juga: Tiga BUMN di Jambi lakukan bedah rumah warga dan karyawan
Baca juga: Baznas Pesisir Selatan bedah 170 rumah 2019
"Alhamdullilah, kami mendapat respon dari Kementerian PUPR dan Pemerintah Aceh. Hasilnya sejak tahun 2015 hingga kini, Kota Langsa menjadi kota terbaik dalam pelaksanaan program," terang dia.
"Karena itu, setiap program pembangunan perumahan dan permukiman kita dukung dengan berbagai kebijakan, strategi, dan program yang komprehensif dan terpadu. Sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat, dan juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman, dan nyaman," katanya.
Mewakili pemerintah daerah kepada penerima bantuan, Sekda berharap agar dapat mengoptimalkan bantuan yang diberikan, sehingga idaman untuk dapat menghuni rumah yang sehat dan nyaman bisa terwujud.
Kementerian PUPR bersama Pemerintah Kota Langsa telah menyalurkan 588 unit rumah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi warga miskin secara simbolis di halaman Mesjid Gampong (Desa) Baroh, Kecamatan Langsa Lama, Jumat (1/11).
Ketua Tim Teknis, Syamsul Bahri, mengatakan ke-588 unit rumah tersebut tersebar di 12 gampong, yakni Karang Anyer, Bukit Meutuah, Blang, Alue Dua, Paya Bujok Tengoh, Kuala Langsa, Sungai Lueng, Simpang Wi, Alue Pineung, Baro Langsa Lama, Sidorejo, dan Sidodadi.
Ia mengatakan, program bantuan rumah tersebut sudah berjalan efektif dari tahun 2015 sampai sekarang yang bersumber dari pendanaan APBN, DAK, APBK, dan sumber-sumber lainnya.
Syamsul menjelaskan, dalam pelaksanaan program tersebut, penerima bantuan tidak dipungut biaya apapun.
"Penerima bantuan ini, tidak dipungut biaya apapun, dan kita peruntukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah," katanya.
Perwakilan Dinas PUPR Aceh, Muhammad Angit Kadri, menyebut, Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan telah melaksanakan kegiatan BSPS ditujukan menggerakkan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia melanjutkan, kemudian untuk membangun kualitas rumah yang semula tidak layak huni menjadi layak huni baik dari sisi keselamatan bangunan maupun kesehatan penghuni, seperti pencahayaan, dan ventilasi.
Baca juga: 300 rumah tak layak huni di Bandarlampung akan dibedah pemkot
Pewarta: Muhammad Said
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
