"Penjelasan menurut kami ini belum pas. Kami minta Senin," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah di Jakarta, Rabu.
Ida mengaku walau pihaknya belum mendetilkan secara teknis berapa panjang revitalisasi trotoar karena pembahasan baru pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun anggaran 2020, namun Komisi D sepakat untuk menunda anggaran itu berbekal aduan warga.
"Belum ke teknis berapa kilo karena terpecah-pecah. Kemarin masih berbicara, mengapa harganya terlalu tinggi, ini kan bikin macet, warga bicara semenjak ada trotoar dibangun, kota macet luar biasa. Itu yang masih pembahasan, makanya kami masih tunda," ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Baca juga: KPBB: Penebangan pohon Cikini langgar komitmen Jakarta lindungi iklim
Baca juga: Pelaku usaha keluhkan pengerjaan revitalisasi trotoar Cikini
Baca juga: Trotoar Kemang dan Blok M jadi tempat mangkal ojek daring
Lebih lanjut, menyusul laporan masyarakat, Ida juga mempertanyakan apakah lebar trotoar tersebut harus dengan ketentuan lebar lima meter.
"Apakah iya trotoar harus selebar itu, setelah trotoar dibangun, fungsinya apa sih. Apakah untuk parkir? Kemarin alasan pejalan kaki dan sepeda supaya lebih nikmat, harapannya orang tidak lagi pakai motor mobil. Sekarang sudah siapkan belum agar orang itu tidak menggunakan mobil, trotoar lebar jalan nikmat, kalau transportasi umum belum ada, kan perlu dipikirin," ucap Ida.
Menurut Ida, dengan adanya anggaran revitalisasi trotoar tersebut dan realisasinya hingga saat ini, kebijakan tersebut dianggap janggal.
"Kebijakan ini menurut kami agak janggal. Karena uang ada warga butuh trotoar untuk jalan tapi apakah selebar itu?," tutur Ida menambahkan.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
