"Ya tentu lebih banyak sisi positifnya (Pilkada langsung), karena apa? Suara rakyat kan bisa terejawantahkan secara langsung," kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Baca juga: F-PPP dukung evaluasi pelaksanaan pilkada langsung
Baca juga: Ketua DPR : Pilkada melalui DPR perlu dikaji
Baca juga: Kapolri berharap sistem pilkada langsung dievaluasi kembali
Baca juga: Jusuf Kalla: Pilkada tak langsung solusi minimalkan korupsi
Baca juga: Wacana kembali pada sistem pemilu tak langsung bergema di Padang
Dia mengatakan sejauh ini Golkar masih konsisten berpandangan bahwa Pilkada lebih baik dilaksanakan secara langsung.
Menurut dia, kalau Pilkada tidak dilaksanakan secara langsung, maka itu sebuah kemunduran dalam proses demokrasi dan itu merupakan perdebatan lama.
"Ya tentu menurut saya, itu sebuah kemunduran (Pilkada tidak langsung). Itu perdebatan lama, Partai Golkar sampai saat ini masih konsisten dengan Pilkada secara langsung," ujarnya.
Menurut dia, DPR dan pemerintah masih mengkaji dan mencari sistem terbaik terkait pelaksanaan Pilkada agar pelaksanaannya benar-benar melahirkan pemimpin yang terbaik di daerah.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kemungkinan akan mengkaji Pilkada secara langsung karena sistemnya yang sudah berjalan selama 20 tahun dan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah masih relevan atau tidak.
"Tapi kalau dari saya sendiri, justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun?" kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Tito menjelaskan, sistem Pilkada langsung yang ada saat ini memang memberikan dampak positif kepada demokrasi, namun ada juga sisi negatifnya.
Dia mengatakan sisi negatif Pilkada langsung adalah politik berbiaya tinggi yang membuat rentan kepala daerah melakukan korupsi.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
