Pemerintah menyiapkan 15 program percepatan (Quick Wins) yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan.penyelesaian program prioritas ini sangat penting karena merupakan bagian dari arahan Presiden yang menginginkan ada upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dari tekanan global.
"Program prioritas itu kami sudah punya 15 tapi listnya masih bisa bertambah," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai memimpin rapat koordinasi membahas program prioritas dan program kerja 2020-2024 di Jakarta, Kamis.
Airlangga menjelaskan penyelesaian program prioritas ini sangat penting karena merupakan bagian dari arahan Presiden yang menginginkan ada upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dari tekanan global.
"Sebelumnya Presiden sudah mengatakan bahwa enam bulan pertama yang akan menentukan kondisi ekonomi kita. Tantangan kita adalah apakah kita bisa menangani persoalan-persoalan yang timbul di tengah perekonomian yang slow down," katanya.
Baca juga: Indonesia miliki daya tahan di tengah perlambatan ekonomi global
Berbagai program prioritas tersebut antara lain implementasi mandatori B30, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH), penelitian dan pengembangan industri farmasi, penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan pembenahan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain itu, penerapan Kartu Pra Kerja, pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), gasifikasi batu bara, pengembangan hortikultura berorientasi ekspor, kemitraan pertanian berbasis teknologi, percepatan elektronifikasi keuangan daerah, Green Refinery, dan Omnibus Law Cipta Kerja.
Berbagai program yang disasar ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi serta pengurangan kesenjangan atau bersifat inklusif.
Program tersebut juga harus mampu untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan dapat meningkatkan daya saing ekonomi.
Mengenai usulan 15 program prioritas tersebut, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono menjelaskan bahwa tim Kemenko Perekonomian telah menyiapkan deskripsi program, sasaran, uraian program atau kegiatan, target atau indikator kinerja, beserta kerangka waktu atau jadwal pelaksanaan dari masing-masing program.
"Dengan begitu, kami berharap hal ini akan memudahkan kami dalam menindaklanjuti dan menuntaskan 15 program prioritas tersebut dengan baik," katanya.
Baca juga: Pertamina genjot produksi bahan bakar ramah lingkungan
Ia menambahkan, kerangka pikir penyusunan program-program tersebut tentunya sejalan dengan visi-misi Presiden RI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL), hingga Nota Keuangan.
Terdapat kriteria program atau kegiatan di K/L yang akan dikoordinasikan di Kemenko Perekonomian yaitu bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat serta bersifat lintas sektoral dan berimplikasi luas pada kinerja K/L lain.
Selain itu, program ini berskala nasional, penting, strategis, dan berdampak luas ke masyarakat serta mampu menyerap banyak tenaga kerja, investasi besar, dan menggunakan teknologi tinggi.
Hadir dalam rapat koordinasi antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.
Kemudian, Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.
Baca juga: Jepang dukung prioritas program Pembangunan Presiden Jokowi
Pewarta: Satyagraha
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
