"Kalau ada calon katrolan, dekat dengan kekuasaan, resistensinya tidak sepele," kata Mufti dalam diskusi "Menata Organisasi Polri di Bawah Kapolri Baru" yang digagas Institute Demokrasi dan Keamanan, di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, selama ini jabatan Kapolri sudah dilihat sebagai jabatan politis, tetapi jangan sampai jabatan struktural penting lainnya seperti Kabareskrim juga turut menjadi jabatan politis.
"Dalam konteks kepolisian, berbicara kepentingan bangsa yang butuh kapasitas yang melebihi rata-rata. Parameter ini harus mengimbangi persepsi subjektif. Pondasi dasarnya keseimbangan, antara pekerjaan rumah kepolisian dalam ruang lingkup reskrim," ujarnya.
Kepolisian di bawah kepemimpinan Jenderal (Pol) Idham Azis harus bebas dari intervensi politik dan memperkuat aspek pengawasan kepolisian, serta bisa memastikan aspek pembinaan, rotasi, promosi karir jabatan dengan mengadopsi aspek rekam jejak dan "merit system".
"Yang dipertaruhkan masyarakat jika intervensi politik masuk terlalu jauh, misalnya saja dalam pemilihan Kabareskrim. Jangan mengutamakan faktor kedekatan dan perkawanan. Harus dengan merit system," kata Gufron.
Dijelaskannya, dalam agenda reformasi kepolisian banyak catatan yang memerlukan pertimbangan. Apalagi selama ini kepolisian sebagai institusi yang citranya banyak sorotan.
"Terkait dengan peristiwa politik belakangan ini polisi banyak catatan negatif, misalnya penanganan soal keamanan dan ketertiban publik seperti unjuk rasa. Itu tantangan bagi kepolisian bagaimana mendorong kembali reformasi kepolisian terhadap perubahan dinamika perubahan sosial, hukum, ekonomi yang demikian cepat. Polisi kedepan di bawah Kapolri yang baru menjadi betul-betul diharapkan publik," ucapnya.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Kunjungan ke rumah calon pemimpin perlu dilestarikan
Baca juga: Polri teliti latar belakang bakal calon kepala daerah Pilkada 2018
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
