Pemerintah perlu untuk segera melakukan langkah-langkah pencegahan alih fungsi lahan persawahan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas berbagai komoditas sektor pertanian nasional.Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengurangi laju alih fungsi
Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto dalam rilis di Jakarta, Kamis, meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo unjuk kemampuan dalam 100 hari kerja, salah satunya dengan mampu mencegah alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain.
"Kita lihat bersama 100 hari ke depan. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengurangi laju alih fungsi tersebut," kata Hermanto.
Baca juga: Alih fungsi lahan persawahan jadi permukiman dihentikan
Politisi PKS itu juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur pertanian serta meningkatkan kesejahteraan terkait dengan nilai tukar petani (NTP).
Sebagaimana diwartakan, pemerintah akan merilis data terbaru lahan baku sawah pada 1 Desember mendatang setelah dilakukan verifikasi lapangan terhadap data lahan yang telah diterbitkan sebelumnya pada 2018 seluas 7,1 juta hektare.
Kesepakatan ini menyusul setelah kedatangan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyambangi kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di Jakarta, Kamis.
"Karena masih hitung-hitungan akhir, mudah-mudahan tanggal 1 Desember bisa kita keluarkan data koreksi dari data yang sudah 'publish' sebelumnya," kata Menteri ATR Sofyan Djalil di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, luas lahan baku sawah Indonesia tercatat hingga seluas 7,1 juta hektare yang diterbitkan melalui Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No 339/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
Luas lahan baku sawah ini pun sudah disepakati dan disahkan oleh sejumlah lembaga, antara lain Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian ATR/BPN.
Sofyan menegaskan akan ada revisi atau penambahan jumlah luas lahan baku sawah, menyusul verifikasi dan validasi menggunakan bantuan citra satelit dari BIG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Sebelumnya, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna meningkatkan produktivitas pertanian sehingga dapat mencapai swasembada pangan nasional.
"Pemerintah perlu fokus pada peningkatan produktivitas lahan untuk mengatasi alih fungsi yang sudah banyak terjadi," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arief Nugraha.
Menurut dia, permasalahan alih fungsi lahan semakin menyulitkan tercapainya swasembada pangan. Namun, peningkatan produktivitas lahan bisa dilakukan untuk tetap mendukung produktivitas pertanian nasional.
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan, pertama adalah pemerintah harus memperhatikan ketersediaan akses irigasi sebagai sumber pengairan dari lahan-lahan pertanian. "Lahan yang memiliki akses irigasi, biasanya akan cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi," paparnya.
Baca juga: Yogyakarta perpanjang penundaan izin alih fungsi sawah
Baca juga: Pemerintah siapkan Peraturan Presiden cegah alih fungsi lahan sawah
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019
