"Saat ini kami masih melakukan penelitian hingga dua bulan kemudian. Semua pihak-pihak yang terkait akan kami panggil demi mencari fakta-fakta mengenai monopoli tol laut," ujar Komisioner KPPU Afif Hasbullah di Makassar, Jumat.
Meskipun dirinya memastikan akan memanggil semua pihak yang terkait, namun dia enggan menyebutkan siapa saja pihak terkait tersebut.
"Pokoknya semua, dari swasta, kementerian atau otoritas itu semuanya bisa kita panggil untuk membuktikan adanya praktik monopoli serta mencari fakta-fakta di lapangan," katanya.
Afif menyatakan pihaknya telah menggelar rapat membahas kemungkinan penelusuran terhadap adanya dugaan monopoli tol laut oleh perusahaan swasta di empat trayek.
"Kita sudah rapat komisi membahas mengenai tol laut ini, makanya saya sampaikan kita masih ada waktu dua bulan untuk melakukan penelitian dan jika ada bukti dan fakta, maka akan kita tingkatkan ke penyelidikan," terangnya.
Ia mengaku jika pertemuan sebelumnya dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Surabaya itu, Kementerian Perhubungan telah mengevaluasi kuota muatan pengiriman barang dan pengawasan harga sebagai salah satu indikasi adanya dugaan penyelewengan.
Evaluasi ini utamanya dilakukan untuk pengiriman barang melalui Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pelabuhan pangkal atau muat tol laut. Berdasarkan catatan Kemenhub, ada empat trayek yang diduga dikuasai oleh pihak swasta tertentu.
Keempatnya adalah trayek Tanjung Perak - Namlea, Tanjung Perak - Dobo, Tanjung Perak - Saumlaki, dan Tanjung Perak - Wasior.
Baca juga: Pemerintah diminta tegas tetapkan harga Tol Laut cegah monopoli
Baca juga: Empat tahun Tol Laut, Pelni angkut 40.310 sapi dari NTT ke Jakarta
Baca juga: Kemenhub segera hentikan monopoli tol laut
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
