Hal tersebut disampaikan guna menyikapi munculnya sebuah organisasi baru bernama Perkumpulan Karate Do Indonesia yang menggunakan akronim "Lemkari" dan mengklaim sebagai anggota sah PB FORKI.
"Sejarah tidak bisa diubah apalagi dimanipulasi. Siapa pun tahu pendiri PB Lemkari yang sesungguhnya adalah Saiko Shihan Anton Lesiangi. Dan PB Lemkari merupakan anggota PB FORKI yang sah sesuai AD/ART sejak pertama kali bergabung menjadi anggota pada 1972 dalam Kongres PB FORKI ke-4 di Pandaan Malang, Jawa Timur," tegas Sekjen PB Lemkari Rosi Nurasjati melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan tersebut dicetuskan oleh seluruh peserta sarasehan yang terdiri dari atlet, pelatih, hingga para Dewan Guru yang bernaung di bawah PB Lemkari yang didirikan pada 1970 oleh Anton Lesiangi.
Hadir Ketua Dewan Guru, William Mantiri dan seluruh anggota yakni Erwin Rofik, Gustav Leneleyan, Rosi Nurasjati, La Zaari, Nuke, Ragiel, Faris dan Kombes Pol Toetoes. Turut hadir legenda karate Saleh Alhabsy yang memutuskan kembali ke PB Lemkari besutan Anton Lesiangi.
"Jadi kalau belakangan ada pihak-pihak yang mengklaim sebagai pendiri PB Lemkari, jelas ngawur. Berdasarkan dokumen negara di Kemenkumham, nama organisasi mereka adalah Perkumpulan Karate Do Indonesia bukan Lembaga Karate Do Indonesia. Tetapi karena mereka tahu nama PB Lemkari yang didirikan oleh Saiko Shihan Anton Lesiangi merupakan salah satu perguruan terbaik dan terbesar di Indonesia, kemudian mereka menggunakan akronim Lemkari dengan tujuan menguasai Lemkari yang sesungguhnya," tutur Rosi.
Pemenang dua kali kejuaraan karate Asia ini juga mengatakan, meski PB Forki sempat terkesan tidak netral, namun belakangan PB FORKI telah bersikap bijak dan obyektif menghadapi persoalan ini.
Sikap bijak dan objek tersebut ditunjukkan PB FORKI di era kepemimpinan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang juga Panglima TNI. Melalui surat resmi PB FORKI, menyatakan bahwa perguruan yang sah dan diakui sebagai anggota PB FORKI adalah Perguruan Besar Lembaga Karate Do Indonesia (PB Lemkari) pimpinan Ketua Umum Jeannie Monoarfa, bukan organisasi Lemkari besutan Yuddy Chrisnandi (mantan Menpan RB).
Dengan demikian, surat tersebut secara otomatis menggugurkan surat yang pernah dibuat oleh Sekjen PB FORKI Lumban Sianipar (era Ketua Umum Gatot Nurmantyo) yang isinya mengakui Perkumpulan Karate Do Indonesia sebagai lembaga yang resmi.
"Syukur alhamdullilah PB FORKI akhirnya dapat bersikap bijak dan obyektif dan telah memutuskan bahwa yang sah dan diakui sebagai anggota adalah PB Lemkari yang didirikan pada 1970 oleh Anton Lesiangi," katanya.
Rosi mengimbau kepada seluruh peserta untuk ikut berperan meluruskan sejarah PB Lemkari dengan cara menyebarluaskan informasi yang sebenarnya tentang sejarah pendirian PB Lemkari. Salah satu cara yang paling efektif, kata Rosi adalah dengan memanfaatkan media sosial.
Dualisme kepengurusan di PB Lemkari bermula dari Kongres Lemkari di Ancol Jakarta pada 20 Februari 2016, yang mengangkat Ketua Umum PB Lemkari Yuddy Chrisnandi, namun dinilai tidak sah karena selain tidak kuorum juga sarat dengan ketidaksepakatan dan dihujani interupsi yang terus menerus.
Persoalan semakin meruncing karena dalam perjalanannya Yuddy bersama kepengurusannya secara sepihak mengubah AD/ART tanpa sepengetahuan pendiri Lemkari berdasarkan akta notaris yang dibuat pada 1970.
Yuddy juga melakukan pelanggaran lain yaitu mencabut gelar Saiko Sihan dari Sang Pendiri, serta memecat beberap sabuk hitam termasuk William Mantiri, Rosi Nurasjati, La Zaari dan lainnya.
Merespon hal ini, Anton Lesiangi kemudian memutuskan untuk membekukan kepengurusan Ketua Umum Yuddy Chrisnandi dan membentuk "Care Taker" hingga diadakan Munaslub Lemkari di Sidoarjo Jawa Timur pada 6 Agustus 2017.
Pada Munaslub tersebut terpilih secara aklamasi Ketua Umum PB Lemkari Jeannie Z Monoarfa, yang merupakan istri Anton Lesiangi.
Meski telah diturunkan dari jabatan Ketua Umum Lemkari namun Yuddy Chrisnandi masih tetap mengklaim sebagai kepengurusan yang sah. Bahkan Yuddy melayangkan gugatan secara organisatoris ke pengadilan negeri dan secara hukum ke Kemenkumham untuk mencabut SK pendiri Lemkari atas nama Anton Lesiangi.
Pada perkembangan terakhir, kedua kubu sama-sama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Baca juga: Piala Anton Lesiangi luruskan sejarah PB Lemkari
Baca juga: PB Lemkari gelar kejurnas karate pertama di Bandung
Pewarta: Roy Rosa Bachtiar
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2019
