Dinas keamanan Inggris telah memperingatkan bahwa Rusia dan negara-negara lain dapat menggunakan serangan siber atau pesan politik yang memecah belah di media sosial untuk mencoba mengganggu pemilihan 12 Desember.
Baca juga: Serangan siber serbu perusahaan Spanyol
"Kami telah mengalami serangan dunia maya yang canggih dan berskala besar pada platform digital Buruh," kata seorang juru bicara partai dalam sebuah pernyataan.
"Kami mengambil tindakan cepat dan upaya ini gagal karena sistem keamanan kami yang kuat. Integritas semua platform kami dipertahankan dan kami yakin bahwa tidak ada pelanggaran data yang terjadi."
Seorang pejabat keamanan yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Reuters bahwa serangan itu adalah upaya yang tidak berlangsung lama dan relatif tidak canggih untuk menjatuhkan beberapa situs partai dengan membanjiri mereka dengan lalu lintas berbahaya.
Baca juga: Kaspersky deteksi lebih dari 100 juta serangan pada perangkat pintar
"Itu benar-benar sangat sehari-hari, tidak lebih dari apa yang Anda harapkan untuk dilihat secara teratur," kata pejabat itu. "Sepertinya seseorang bosan di kamar mereka dengan botnet."
Juru bicara Partai Buruh mengatakan, pihaknya telah melaporkan insiden itu ke Pusat Keamanan Siber Nasional dan bahwa sementara serangan itu "memperlambat beberapa kegiatan kampanye kami", dan telah dipulihkan sebelumnya pada hari Selasa.
Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris, bagian dari badan intelijen sinyal GCHQ, tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.
Orang-orang Inggris pergi ke tempat pemungutan suara pada 12 Desember dalam pemilihan yang diserukan oleh Perdana Menteri Boris Johnson untuk mencoba memecahkan kebuntuan Brexit di parlemen lebih dari tiga tahun sejak negara itu memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa.
Baca juga: Serangan siber AS terhadap target Iran gagal
Sebuah laporan oleh Komite Intelijen dan Keamanan parlemen telah menyelidiki aktivitas Rusia dalam politik Inggris dan dilaporkan termasuk tuduhan mata-mata dan campur tangan dalam jajak pendapat, termasuk referendum Brexit 2016 dan pemilihan nasional 2017.
Namun, pemerintah telah menolak untuk menerbitkannya sebelum pemilihan mendatang.
Sumber: Reuters
Pewarta: Maria D Andriana
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2019
