Hal itu menurut dia terkait polemik larangan narapidana kasus tindak pidana korupsi ikut dalam kontestasi Pilkada.
"KPU harus berhati-hati menyusun norma dalam PKPU agar tidak menabrak ketentuan UU," kata Baidowi di Jakarta, Rabu.
Baca juga: PKPU larangan koruptor maju pilkada masih digodok
Dia mengatakan, F-PPP memahami niat baik KPU untuk melarang mantan napi koruptor maju dalam Pilkada, karena juga menjadi keinginan bersama termasuk partai politik.
Namun dia mengingatkan, Putusan MK nomor 42/PUU-XIII/2015 membolehkan mantan napi maju pilkada dengan syarat mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan napi.
"Lalu MA membatalkan salah satu pasal di PKPU 20 tahun 2018 yang melarang mantan napi maju sebagai caleg," ujarnya.
Baidowi mengatakan Indonesia adalah negara hukum maka segala persoalan harus didudukkan pada pijakan norma hukum.
Dia juga mengingatkan bahwa KPU adalah pelaksana UU bukan penafsir ataupun pembuat UU sehingga sebaiknya lakukan tugas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi).
Baca juga: Parpol diminta tidak beri peluang mantan napi korupsi dalam pilkada
Sebelumnya, dalam Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI pada Senin (4/11), KPU mengungkapkan rencana lembaga tersebut membuat PKPU yang melarang mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kasus tindak pidana korupsi.
Hal tersebut tertuang dalam Pasal 4 Rancangan PKPU tentang Perubahan Ke dua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Baca juga: F-PPP dukung evaluasi pelaksanaan pilkada langsung
Baca juga: Ketua Umum PPP tegaskan politik tanpa mahar saat Pilkada Serentak 2020
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
