• Beranda
  • Berita
  • Bahlil sebut investasi Rp700 triliun terhambat masalah domestik

Bahlil sebut investasi Rp700 triliun terhambat masalah domestik

13 November 2019 10:15 WIB
Bahlil sebut investasi Rp700 triliun terhambat masalah domestik
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya di Jakarta, Selasa (12/11/2019). (ANTARA/HO/BKPM)

Dengan rumitnya regulasi sektoral, berbelit-belit membuat banyak investor ini balik badan kembali ke negaranya masing-masing.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa investasi sebanyak Rp700 triliun terhambat masuk ke Indonesia karena terkendala berbagai masalah domestik.

Nilai investasi tersebut yakni dalam bentuk investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI).

"FDI ini sudah di depan pintu. Tapi tidak bisa masuk ke dalam negeri sebab masalah-masalah sepele dan klasik, berputar-putar, izin-izin, rekomendasi, regulasi perpajakan, dan ketersediaan lahan," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya di Jakarta, Selasa (12/11), Bahlil menjelaskan antrean investasi sebesar Rp700 triliun itu berasal dari 24 perusahaan yang siap masuk ke berbagai sektor usaha.

Baca juga: Pengusaha masih punya kuota ekspor nikel 8 juta ton

Sayangnya, investasi tersebut hanya berakhir pada level komitmen sebab, hambatan berinvestasi di Indonesia terlalu besar.

"Dengan rumitnya regulasi sektoral, berbelit-belit membuat banyak investor ini balik badan kembali ke negaranya masing-masing. Dia bertahun-tahun susah dapat selembar surat. Jangankan pengusaha luar, investor dalam negeri pun bisa lari," ujarnya.

Oleh karena itu, Bahlil mengatakan BKPM akan fokus membenahi persoalan domestik tersebut.

Bahlil juga mengaku akan membuat terobosan kebijakan baru guna mempercepat pelayanan kepada investor, selain akan dilayani oleh Satgas percepatan investasi BPKM.

"Promosi tetap jalan. Tetapi kita selesaikan yang antri masuk juga banyak. Ini saja belum bisa kami tangani. Kami akan benahi soal kewenangan perizinan sektoral, perpajakan, dan pengadaan lahan. Kita juga akan selesaikan masalah koordinasi di daerah," terangnya.

Baca juga: BKPM dorong Jepang tingkatkan investasi yang berorientasi ekspor

Bahlil mengatakan, pihaknya tak ingin melihat investor yang dipersulit di berbagai lembaga atau di daerah.

"Bila perlu sejak turun pesawat, investor sudah kami tenteng. Ada yang dampingi sampai jadi buat perusahaan di sini," pungkas Bahlil.

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019