"Bagi yang sudah 'incracht' ada langkahnya. Langkah pertama, pemanfaatan untuk nelayan kita, kalau memang bisa kami serahkan," kata Menteri di Batam, Rabu.
Pemerintah kini tengah merancang prosedur penyerahan kapal tangkapan kepada nelayan. Termasuk pencari ikan yang berhak mendapatkan kapal.
"Nelayan berjasa dan sebagainya, adalah standarnya," kata dia.
Baca juga: Menteri Edhy: KKP tidak akan berhenti perangi illegal fishing
Ia melanjutkan, kapal-kapal hasil tangkapan yang kini bersandar di PSDKP Batam dalam kondisi baik, sehingga masih bisa dimanfaatkan untuk nelayan.
Kapal-kapal itu tidak akan ditenggelamkan. Karena menurut dia, kebijakan penenggelaman berlaku untuk kapal yang lari, sedangkan kapal yang bersandar di PSDKP sudah ada di dermaga.
"Ditenggelamkan kalau begitu kita kejar lari," kata dua.
Bila memang ada kapal yang harus ditenggelamkan, maka kebijakan itu akan diambil.
Baca juga: KKP dipimpin Menteri Edhy, DPR harapkan nelayan semakin sejahtera
Menteri menegaskan, musuh KKP adalah nelayan asing yang mencuri di perairan Indonesia, bukan nelayan lokal.
"Nelayan asing yang mencuri, tapi menanganinya dengan asas kemanusiaan," tegas dia.
Menurut dia, kebijakan penerapan kapal merupakan terobosan yang bagus. Tapi pengelolaan laut tidak hanya terkait itu.
Pengelolaan laut, lanjut Menteri, juga terkait upaya mengembangkan industri perikanan.
Ia menegaskan tidak akan mengubah kebijakan baik dari Menteri sebelumnya. Namun ia fokus pada perintah Presiden yaitu membangun komunikasi dengan nelayan, memperbaiki birokrasi perizinan.
Baca juga: Menteri KKP perbaiki sinergi dan komunikasi dengan Kemenko Kemaritiman
Baca juga: KKP diharapkan sinergi cegah penyakit komoditas udang
Baca juga: Menteri Edhy dorong penyerapan KUR nelayan
Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
