Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan penggunaan website indeks membangun desa merupakan kunci keberhasilan untuk pembangunan di daerah pinggiran.Poin keempat ini sangat penting untuk persiapan pembangunan di masa depan karena semua data dikelola oleh kecerdasan buatan,
"Di Kementerian Desa kita sudah punya sistem yang sangat bagus dan akurat dan bisa dipakai kepala daerah, kapolres dan Kajari untuk bersama-sama mengawal kesuksesan pembangunan desa," ujar dia saat rapat koordinasi nasional (rakornas) di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Ia mengaku sistem tersebut merupakan kunci keberhasilan apa yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo membangun dari pinggiran dalam hal ini desa.
Baca juga: Pemerintah naikkan dana desa menjadi Rp46,9 triliun
Pada website indeks desa membangun tersebut terdapat empat item yang termuat. Pertama profil desa di setiap wilayah, kedua nilai status perkembangan desa selanjutnya indikasi kebutuhan desa dan terakhir rekomendasi.
"Poin keempat ini sangat penting untuk persiapan pembangunan di masa depan karena semua data dikelola oleh kecerdasan buatan," lanjutnya.
Pada indeks membangun desa juga terdapat tiga komponen penting yaitu ketahanan sosial, ekonomi dan ketahanan lingkungan. Oleh karena itu, para kepala daerah diminta menerapkan sistem tersebut.
Baca juga: Kemenkeu: penyaluran dana desa harus melalui pemda
Keberhasilan indeks membangun desa telah dibuktikan oleh Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dalam setahun, gubernur setempat sudah bisa meningkatkan jumlah desa mandiri dari satu naik menjadi 87.
"Keberhasilan itu dikarenakan gubernur menerapkan dan mengoptimalkan website indeks desa membangun," ujar dia.
Kementerian terkait akan memfasilitasi segala kebutuhan daerah. Bagi daerah yang belum memiliki akses internet maka sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Website tersebut tidak hanya digunakan pemerintah daerah namun juga oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menganalisis penghitungan besaran dana desa. Kemudian, juga digunakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memonitor guru-guru di daerah tertinggal.
"Silahkan digunakan bahkan kami berikan jaminan dan garansi bahwa data-data yang ada di website ini akurasinya 99 persen," kata dia.
Baca juga: Menkeu : serapan dana desa masih 86 persen
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Hendra Agusta
Copyright © ANTARA 2019
