• Beranda
  • Berita
  • Myanmar sambut pembentukan satgas ASEAN bantu repatriasi Rohingya

Myanmar sambut pembentukan satgas ASEAN bantu repatriasi Rohingya

14 November 2019 21:34 WIB
Myanmar sambut pembentukan satgas ASEAN bantu repatriasi Rohingya
Wakil Tetap Myanmar untuk ASEAN U Min Lwin ditemui di sela-sela sela "ASEAN Diplomatic Gathering: Update from the Region" di Jakarta, Kamis (14/11/2019). (ANTARA/Yashinta Difa/tm)

Pemerintah Myanmar menyambut baik pembentukan gugus tugas ad hoc ASEAN untuk membantu proses repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar.

Gugus tugas tersebut akan bekerja di bawah Sekretariat ASEAN untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi penilaian kebutuhan awal (preliminary needs assessment/PNA) berdasarkan laporan tim Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre) bersama Tim Tanggap Darurat dan Penilaian ASEAN (ERAT).

“Myanmar telah menyetujui hal ini karena akan berdampak baik untuk proses repatriasi,” kata Wakil Tetap Myanmar untuk ASEAN U Min Lwin di sela-sela sela ASEAN Diplomatic Gathering: Update from the Region di Jakarta, Kamis.

Lwin menyebut peran tim tersebut diperlukan mengingat AHA Centre sebagai lembaga yang diberi mandat membantu repatriasi warga Rohingya, tidak memiliki kapasitas yang cukup memadai.

“Jadi untuk mengimplementasikan pemulangan mereka diperlukan satu tim khusus, tetapi tidak harus permanen, karena itu disebut sebagai tim ad hoc,” tutur dia.

Baca juga: ASEAN akan bentuk gugus tugas ad hoc bantu repatriasi Rohingya

Gugus tugas tersebut akan beranggotakan para ahli yang dipilih oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan seluruh negara anggota.

Pada Maret 2019, tim dari ASEAN-ERAT dan AHA Centre telah mengunjungi Rakhine State untuk melakukan penilaian awal tentang kesiapan Myanmar menangani kepulangan kembali para pengungsi Rohingya.

Rekomendasi yang dihasilkan oleh tim tersebut mencakup empat komponen utama, yaitu keselamatan fisik, keamanan material, pendaftaran Rohingya, serta penyatuan sosial (social cohesion), untuk mencegah konflik horisontal di Myanmar berulang.
 

Dokumentasi pengungsi Rohingya berjalan di jalanan berlumpur setelah menyeberangi perbatasan Bangladesh-Myanmar di Teknaf, Bangladesh, Minggu (3/9/2017). ANTARA/REUTERS/Mohammad Ponir Hossain/tm


Baca juga: Isu kepercayaan perlu diselesaikan sebelum repatriasi Rohingya

Lwin juga menegaskan bahwa negaranya siap menerima kepulangan para pengungsi, bahkan telah menyiapkan akomodasi dan pos transit bagi mereka.

“Semua sudah siap. Termasuk untuk isu kewarganegaraan, kami ingin ditangani secara cepat dan lancar, tentu saja dengan mengacu pada hukum dan peraturan negara kami,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Jose Tavares mengatakan bahwa gugus tugas ad hoc tersebut akan membantu mempercepat proses repatriasi pengungsi Rohingya, salah satunya dengan mendorong perwujudan dialog antara Myanmar dan Bangladesh.

“Tim ini akan mulai bekerja sesegera mungkin. Sekarang kita sedang menunggu Sekjen ASEAN selesai merancang timnya,” tutur Jose.

Baca juga: Myanmar diadukan ke Mahkamah Internasional terkait genosida Rohingya

Baca juga: Bangladesh upayakan pertanggungjawaban dalam kasus Rohingya

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2019