Kepala Perum Bulog KCP Wamena, Rendi Ardiansyah di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Ahad, mengatakan penyaluran beras sejahtera (rastra) yang sudah diganti dengan program BPNT, seharusnya berjalan pada September 2019.
"Kendala untuk pelaksanaan BPNT di Papua sangat beragam, terutama di pegunungan tengah, misalnya ketersediaan jaringan. Apalagi menggunakan gesek kartu debit yang akan dipakai di toko atau kios yang nanti ditunjuk pemerintah daerah, bekerjasama dengan dinas sosial dan himpunan bank negara," katanya.
Dana penerima BPNT juga menjadi kendala karena banyak penerima bansos rastra yang belum bisa menerima BPNT karena tidak memiliki KTP.
"Sebagai contoh di Jayawijaya, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum tervalidasi semuanya. Kebutuhan KPM sekitar 38 ribu, baru terverifikasi dan tervalidasi 6.000. Kendalanya karena banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP," katanya.
Baca juga: Jayawijaya minta tambahan bantuan pangan non tunai
Baca juga: Dinsos: 4,45 persen sasaran BPNT Mataram tidak bertransaksi
Sebagai penyedia beras, Bulog memastikan siap apabila pemerintah dan perbankan sudah mengiyakan jalannya program BPNT.
"Jadi kalau sudah siap kita tinggal menyediakan berasnya," katanya.
Berdasarkan pantauan Antara, dari 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya, hanya di Distrik Wamena di seputar pusat kota yang tersedia akses internet.
Agar masyarakat sampai ke pusat kota untuk menggunakan kartu BPNT, memerlukan biaya yang besar dan waktu yang panjang, sebab tidak ada angkutan umum yang tersedia seperti di wilayah lain.
Minimnya angkutan pedesaan, menyebabkan masyarakat biasanya berjalan kaki berkilo-kilo meter ke distrik-distrik tetangga ataupun ke pusat kota.*
Baca juga: Bulog: realisasi penyaluran beras BPNT baru 6 persen dari target
Baca juga: Buwas tawarkan solusi distribusi BPNT libatkan RT/RW hingga Pramuka
Pewarta: Marius Frisson Yewun
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
