"Jangankan BUMN, semuanya ada. Polisi saja ada kok (terpapar radikalisme), Polwan. Saya (sudah) ngomong sama Polri," ujar Suhardi usai menemui Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.
Suhardi menyebutkan jumlah Aparatur Sipil Negara yang terpapar radikalisme di setiap kementerian atau lembaga negara berbeda-beda. Namun, dia memastikan radikalisme sudah menjangkit semua lini.
"Artinya, tugas kita sekarang mereduksi itu," ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya telah diminta untuk memberikan masukan kepada pegawai BUMN tentang bahaya radikalisme.
"Saya sudah memberikan ceramah permintaan menteri BUMN yang lama 184 CEO nya saya berikan masalah resonansi kebangsaan dan juga bahaya-bahaya dan pencegahannya. Jadi ada treatment-treatment khusus ketika kita melihat ada anggota kita yang mungkin dalam tanda petik agak lain. Artinya yang sekarang kita kerjakan bagaimana yang sudah ada dan bagaimana untuk rekrutmen ke depannya," jelas Suhardi.
BNPT sendiri sudah melakukan pemetaan terhadap semua pihak yang terjangkit paham radikal. Bahkan, dia menyebut ada jurnalis yang juga terjangkit paham radikal.
"Semua kita punya petanya, semuanya jangan bilang tidak ada. Emang tidak ada jurnalis (terpapar radikalisme)? Mau saya buka siapa yang suka besuk-besuk di tempat itu?," ujar Suhardi.
Baca juga: Kepala BNPT: Anak muda jadi sasaran untuk direkrut teroris
Baca juga: Kepala BNPT ingatkan bahaya infiltrasi paham radikal terorisme
Baca juga: BNPT katakan aparat pun rentan terpengaruh paham radikal terorisme
Baca juga: Kepala BNPT ingatkan mahasiswa STAN tak terpengaruh radikalisme
Kepala BNPT : Pemblokiran Telegram Demi Keamanan
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
