"Saat dipilih rakyat, para calon kepala daerah berebut simpati rakyat dengan menunjukkan prestasi terbaik sementara ketika dipilih DPRD, cukup loyal pada legislator saja," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Menurut Dedi, kerawanan Pilkada oleh DPRD akan sama dengan Pilkada langsung sehingga yang harus jadi solusi adalah mencari cara menyikapinya, bukan mengubah sistem baik yang telah berjalan.
Dia mengatakan, kepala daerah saat dipilih oleh DPRD, sengketa yang sampai menimbulkan pembakaran kantor DPRD pun pernah terjadi.
"Karena ketika tidak sesuai dengan kehendak rakyat sasarannya jelas dan bisa dimobilisasi oleh calon yang kalah. Makin ke sini justru konflik semakin berkurang karena sengketa dibawa ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Dedi yang merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Jawa Barat itu menilai terkait biaya Pilkada langsung yang mahal, Mendagri tidak bisa memukul rata karena ada karakteristik daerah yang berbeda-beda.
Selain itu dia menilai, tidak menjamin Pilkada di DPRD juga akan minim biaya dan terbebas dari perilaku politik uang karena keduanya sama-sama rentan.
"Begitu juga ketika dihubungkan dengan perilaku koruptif kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Banyak juga pejabat yang korupsi tapi bukan karena dipilih oleh rakyat," katanya.
Mantan Bupati Purwakarta dua periode itu menilai, hendaknya semua pihak menjunjung tinggi proses demokrasi yang saat ini sudah berjalan dengan baik meskipun banyak hal yang perlu dievaluasi, tetapi Pilkada langsung masih efektif, dan rakyat sudah mulai terbiasa.
Dedi mengatakan, kandidat yang maju pun sudah teruji karena sebelum mencalonkan diri kapasitas mereka diukur oleh popularitas dan elektabilitas.
"Tidak juga faktor uang itu satu-satunya, elektabilitas yang penting, kalau hanya faktor uang, punya uang tidak ada elektabilitas juga ya buang uang ke laut. Elektabilitas itu muncul dari kepercayaan publik, kalau punya elektabilitas tanpa politik uang pun bisa menang," ujarnya.
Proses itu menurut dia cukup membuat penyaringan calon kepala daerah berjalan baik, tidak ada pendaftaran pun tidak masalah kalau elektabilitasnya baik, sebaliknya kalau dari DPRD terjadi sentralisasi, semuanya berebut pengaruh pusat.
Baca juga: Mendagri: Evaluasi Pilkada bukan berarti dikembalikan kepada DPRD
Baca juga: Mendagri: Perlu kajian akademis evaluasi Pilkada langsung
Baca juga: Ini kata Lemhannas RI soal pilkada langsung dan amendemen UUD 1945
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
