Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh kalangan anggota DPRD, rawan terjadi berbagai praktik jual beli.Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik seterika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudharatnya kalau mau kembali seperti dulu
"Dulu itukan sudah pernah, dipilih di DPRD, tapi publik tidak happy karena hanya dikooptasi oleh DPRD. Apa yang terjadi kemudian, di sana terjadi suap, jual beli, ada orang yang 'diumpetin', maka solusinya pemilihan langsung. Kalau hari ini mau kembali (ke pemilihan oleh DPRD), kita bisa memprediksi nanti di situ juga akan terjadi jual beli," katanya di Semarang, Selasa.
Menurut Ganjar, untuk mengubah sebuah sistem harus dilakukan dengan hati-hati agar kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya.
Baca juga: Sejumlah aktivis demokrasi tolak Pilkada dipilih DPRD
"Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik seterika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudharatnya kalau mau kembali seperti dulu," ujarnya.
Kendati demikian, Ganjar mengakui ada beberapa aturan yang harus direvisi bersama terkait dengan pelaksanaan pilkada langsung dan semua pihak harus Baca juga: Denny Malik rancang Festival Suling Internasional di Candi Borobudurduduk bersama untuk berdiskusi serta berembuk memecahkan permasalahan yang ada.
Baca juga: Jusuf Kalla: Pilkada tak langsung solusi minimalkan korupsi
"Sebenarnya isu ini muncul, 'problem' awalnya kan dari mahalnya biaya kampanye. Jadi saran saya, yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros," tuturnya.
Ganjar mengatakan sudah memiliki usulan terkait mahalnya biaya kampanye itu yakni dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.
"Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Selain itu, pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah," ujarnya.
Baca juga: Kepala daerah dipilih DPRD ingkari hak rakyat
Baca juga: PBNU dukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD
Baca juga: Ahok tak setuju kepala daerah dipilih DPRD
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
