Rombongan Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Badung, Bali untuk melihat langsung kesiapan Badung dalam menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 mendatang."Kunjungan kami ke Badung ini untuk melihat secara langsung persiapan pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Badung," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, di Mangupura, Kamis.
"Kunjungan kami ke Badung ini untuk melihat secara langsung persiapan pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Badung," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, di Mangupura, Kamis.
Arif Wibowo yang datang bersama 15 anggota lainnya mengatakan, sejumlah hal yang dipantau dalam kunjungan itu di antaranya adalah yang terkait daftar pemilih.
Selain itu, pihaknya juga meninjau kesiapan Pemerintah Kabupaten Badung dan KPU setempat dalam memastikan daftar pemilih yang ada digunakan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya benar-benar akurat.
Selanjutnya, rombongan juga memastikan bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka layanan e-KTP apakah seluruh masyarakat Badung sudah terdaftar.
"Melalui kunjungan ini, kami juga ingin mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum baik provinsi maupun kabupaten/kota," katanya.
Sedangkan terkait dugaan munculnya calon tunggal meskipun saat ini belum memasuki tahapan pencalonan, rombongan Komisi II DPR RI juga ingin mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah setempat dalam mengantisipasi hal tersebut.
"Sebanyak 261 kabupaten/kota se-Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak di tahun 2020 mendatang. Untuk di Provinsi Bali ada lima kabupaten dan satu kota yang akan melaksanakan pilkada. Itu semua membutuhkan persiapan yang matang," ujar Arif Wibowo.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen bersama KPU, Bawaslu dan dengan semua pemangku kepentingan lain penyelenggara pemilu.
"Kami berupaya selalu melakukan koordinasi yang baik khususnya dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Badung pada tanggal 23 September 2020 nanti," ujarnya.
Baca juga: Penandatanganan NPHD Pilkada 2020 di Bali dilaksanakan serentak
Menurutnya, selama ini komunikasi antara Pemkab Badung bersama KPU, Bawaslu, dan penyelenggara pemilu di Badung telah terjalin dengan amat baik.
Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan catatan sekitar 87 persen lebih untuk legislatif dan 84 persen untuk pemilihan presiden yang lalu.
"Itu membuktikan koordinasi dan kinerja telah terjalin dengan baik, ini harus dipertahankan dan ditingkatkan menjelang Pilkada 2020 mendatang," ujarnya.
Ia menjelaskan, jika ditotalkan, besaran anggaran yang dikeluarkan untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Badung mencapai sekitar Rp57 miliar.
"Besaran anggaran ini menunjukkan komitmen kami bersama DPRD Badung untuk benar-benar mewujudkan Pilkada 2020 yang lancar, tertib dan aman, sehingga terwujud pemilihan yang luber, jujur, dan adil di Badung," kata Wabup Suiasa.
Terkait dengan persiapan antisipasi terjadi calon tunggal di Badung, pihaknya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badung bersama dengan KPU dan Bawaslu melakukan studi komparasi ke Makassar yang pernah melakukan pilkada dengan calon tunggal.
"Jadi misalnya hal semacam itu terjadi di Badung, apa yang harus disiapkan dan apa yang harus dilakukan sudah jelas," katanya.
Pewarta: Naufal Fikri Yusuf
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
