Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat pada 2018 mengalami kenaikan sebesar 3,72 poin atau 71,46, jika dibandingkan pada 2017 yang hanya sebesar 67,74."Alhamdulillah IDI Sulbar 2018 naik, walaupun sedikit tapi kita mengalami kenaikan jika dibandingkan pada 2017," kata Muhammad Idris.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris pada rapat koordinasi Sosialisasi IDI 2018 dan Penguatan Pokja IDI Sulbar yang berlangsung di Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis.
"Alhamdulillah IDI Sulbar 2018 naik, walaupun sedikit tapi kita mengalami kenaikan jika dibandingkan pada 2017," kata Muhammad Idris.
Jika dibandingkan dengan IDI nasional 2018 sebesar 72,39, maka capaian tersebut menurut Muhammad Idris belum signifikan.
Ia menekankan, untuk memajukan demokrasi di Sulbar dibutuhkan upaya mempertajam rencana aksi.
"Saya harap dalam pertemuan ini, tidak hanya membicarakan capaian IDI Sulbar secara nasional maupun lokal, namun dapat lebih jauh lagi membahas terkait upaya mempertajam rencana aksi memajukan demokrasi di Sulbar," ujar Muhammad Idris.
Baca juga: Indeks demokrasi Malaysia naik, kebebasan sipil belum membaik
Kepada pihak Kemenkopolhukam, ia meminta agar Sulbar dijadikan sebagai laboratorium untuk kemajuan demokrasi di Indonesia.
"Kalau boleh, Sulbar ini dijadikan laboratorium saja. Kalau itu bisa disepakati, maka saya yang kebetulan dipercaya kawan-kawan mengomandoi birokrasi, tentu kita akan memperkuat pengalokasian anggarannya," ujar Muhammad Idris.
Kepala BPS Sulbar Win Rizal menyampaikan terkait perkembangan tiga aspek IDI Sulbar dari 2017-2018, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.
Aspek kebebasan sipil pada 2018, kata Win Rizal, mengalami kenaikan yang turut mempengaruhi meningkatnya IDI Sulbar secara umum.
"Indeks aspek kebebasan sipil pada 2018 sebesar 87,41 atau naik 13,85 poin dibanding 2017 sebanyak 73,56. Dengan peningkatan seperti ini berarti dalam kategori baik," kata Win Rizal.
Baca juga: Bali terima penghargaan indeks demokrasi tertinggi kedua di Indonesia
Untuk aspek hak-hak politik, ia mengungkapkan, hal itu justru mengalami penurunan pada 2018 jika dibandingkan di 2017 dan masuk kategori buruk.
"Pada 2018 aspek ini sebesar 55,05 atau turun sebanyak 5,79 poin dari 2017 yang sebesar 60,84," ujarnya.
Sedangkan, aspek lembaga demokrasi, lanjutnya, masuk ke dalam kategori sedang, dimana pada 2018 sebanyak 77,45 atau naik 6,06 poin jika dibandingkan dari 2017 yang sebesar 71,39.
Baca juga: Kemenko Polhukam: Indeks Demokrasi RI 2018 alami peningkatan
Rapat koordinasi Sosialisasi IDI 2018 dan Penguatan Pokja IDI Sulbar itu turut dihadiri Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, anggota DPRD Sulbar Samsul Samad, Dewan Ahli IDI Dosen Universitas Parmadina Abdul Malik Kismar, Kepala Bidang Penguatan Demokrasi Kemenkopolhukam RI Kolonel Inf Sidik, Kepala Badan Kesbang Pol Sulbar Rahmat Sanusi serta Pokja IDI Sulbar.
Pewarta: Amirullah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
