Presiden Joko Widodo mengarahkan menterinya terkait pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk mengakhiri belanja anggaran pertahanan yang hanya berorientasi untuk proyek semata.Jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, apalagi orientasinya sekadar proyek. Sudah, stop yang seperti itu
"Jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, apalagi orientasinya sekadar proyek. Sudah, stop yang seperti itu," kata Presiden dalam sambutannya saat memimpin rapat terbatas bertopik "Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)" di Kantor Presiden, Jakarta pada Jumat.
Menurut Presiden, orientasi belanja pengadaan alutsista harus kepada kemitraan strategis dalam meningkatkan kemandirian produksi dan daya saing bangsa.
Baca juga: Pemerintah bahas kebijakan pengadaan alutsista
"Sehingga kita memliki kemampuan untuk memproduksi alutsista yang tadi dikerjasamakan," ujar Presiden.
Presiden menambahkan Indonesia sebagai negara yang terletak di lokasi yang strategis harus menjadi kekuatan yang baik dan disegani di kawasan Asia Timur.
Baca juga: Menteri PPN apresiasi alutsista dalam negeri produksi PT Pindad
Oleh karena itu, tegas Jokowi, bangsa Indonesia harus menguatkan pertahanan dengan alutsista yang modern. Selain itu, Indonesia juga harus mandiri dalam memproduksi alutsista tersebut.
"Dalam pengembangan industri alat utama sistem persenjataan dalam negeri mulai dari hulu sampai hilir, dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri," demikian Presiden.
Baca juga: Anggaran pertahanan negara diminta tak dimaknai alutsista saja
Baca juga: Imparsial: Pemerintah kurang perhatikan modernisasi alutsista TNI
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019