Pakar ingatkan benahi indikator kinerja seiring tuntutan teknologi

28 November 2019 21:19 WIB

Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia Prof Eko Prasojo (dua dari kanan) saat Ekspose Hasil Kajian bertema "Membangun Organisasi Pemerintah yang Responsif dan Berorientasi Pelayanan" yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara RI, di Jakarta, Kamis (28/11/2019) (Zuhdiar Laeis)

Prof Eko saat Ekspose Hasil Kajian bertema "Membangun Organisasi Pemerintah yang Responsif dan Berorientasi Pelayanan" yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara RI menyampaikan bahwa teknologi informasi (IT) bukan sekadar pusat data dan inform

Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia Prof Eko Prasojo mengingatkan indikator kinerja di Indonesia perlu dibenahi seiring tuntutan kemajuan teknologi menuju ruang kerja masa depan yang fleksibel.

"Sebab, indikator kinerja kita adalah 'finger print'. Datang jam delapan pagi (08.00 WIB) pulang jam empat sore (16.00 WIB)," katanya, di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Menteri PAN-RB apresiasi penerapan e-kinerja berbasis BSC di NTB

Prof Eko saat Ekspose Hasil Kajian bertema "Membangun Organisasi Pemerintah yang Responsif dan Berorientasi Pelayanan" yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara RI menyampaikan bahwa teknologi informasi (IT) bukan sekadar pusat data dan informasi, tetapi operasional sistem yang bekerja untuk pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan itu, kata dia, IT akan banyak mendekonstruksi pemikiran-pemikiran tradisional yang akan tergantikan dengan kemajuan teknologi.

"Robotic-robotic agent segera muncul, kemudian 'flexible working space', 'flexible working time'," kata Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI tersebut.

Untuk menuju ruang kerja masa depan semacam itu, kata mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu, dibutuhkan indikator kinerja yang terukur.

"Jadi, orang tidak ada di tempat, tetapi produksinya ada, 'output'-nya, 'outcome'-nya ada. Bisa bekerja di kafe, di rumah. Itu hanya bisa dilakukan jika kita memiliki indikator kinerja yang terukur," ujarnya pula.
Baca juga: Renumerasi pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan berbasis beban kerja

"Flexible working space", kata dia, merombak cara berpikir selama ini karena semua perencanaan dan penganggaran harus berbasis kinerja.

"Jadi, ini indikator kinerjanya. Setiap bulan kamu selesaikan ini. Boleh bekerja di kantor tiga hari, di rumah dua hari. Dia (pekerja) sudah punya satu bulan indikator kinerja yang dilakukan," katanya lagi.