"Dan, agar demokratisasi tata kelola itu bisa berjalan, kepemimpinan intimidatif di tubuh partai harus segera dieliminasi," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Baca juga: Golkar Papua deklarasi kembali dukung Airlangga Hartarto
Baca juga: Dedi Mulyadi: Golkar Jabar solid dukung Airlangga di munas
Dia menilai menuju Munas Partai Golkar pada 3-6 Desember 2019 di Jakarta, ada beberapa catatan penting yang patut digarisbawahi para kader, salah satunya Golkar harus menuntaskan demokratisasi tata kelola partai agar mampu menjadi penggerak demokrasi.
Kedua, menurut dia, sekarang maupun nantinya, Golkar tidak boleh menjadi faktor penghambat konsolidasi demokrasi Indonesia.
"Ketiga, Golkar tidak boleh memberi beban atau masalah kepada pemerintah. Jika pasca Munas Partai Golkar masih pecah lagi, sama artinya itu memberi masalah kepada pemerintah," ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi akan membuka Munas Golkar
Baca juga: Rizal Mallarangeng: Munas Golkar akan damai dan demokratis
Dia menilai, pemerintah pada akhirnya hanya bisa mengakui satu DPP Partai Golkar sehingga tidak mungkin pemerintah atau Presiden dipaksa harus mendengarkan dua DPP Partai Golkar.
Bamsoet yang merupakan Ketua MPR RI itu mengatakan, pesan lain yang tidak kalah pentingnya adalah keharusan Golkar dan parpol lainnya untuk segera beradaptasi dengan perubahan zaman.
"Golkar harus 'berdandan' sedemikian rupa agar tampak menarik dalam pandangan generasi milenial. Dan, pada waktunya nanti, Golkar pun harus memperkenalkan profilnya kepada generasi Z yang dalam beberapa tahun ke depan akan memperoleh hak memilih dan dipilih," katanya.
Karena itu Bamsoet menilai Golkar tentu harus mencari rumusan atau strategi baru agar bisa merekrut mereka sebagai kader maupun sebagai simpatisan.
Pendekatan kepada kedua kelompok generasi tersebut menurut dia, tidak cukup hanya dengan mengandalkan propaganda atau komunikasi satu-dua arah.
"Gambaran tentang bagaimana tata kelola parpol pun pasti menjadi perhatian utama kedua kelompok generasi itu," ujarnya.
Dia menjelaskan, kepada kedua kelompok generasi tersebut, Golkar harus mengawali pendekatannya dengan perbaikan citra.
Menurut dia, bagaimana pun, rangkaian pemberitaan seputar konflik internal selama periode persiapan menuju Munas 2019 menjadi promosi yang tidak menguntungkan Golkar dan kesan tentang kepemimpinan intimidatif itu sangat kuat.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
