UMKM dinilai perlu diberikan kemudahan terapkan standardisasi ekspor

5 Desember 2019 11:48 WIB

Ilustrasi - Suasana pelabuhan laut sebagai salah satu prasarana penting dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor berbagai produk, termasuk UMKM. ANTARA/en.wikipedia.org

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sedang mengembangkan daya saingnya untuk berkompetisi di tingkat global dinilai perlu diberikan kemudahan dalam rangka menerapkan standardisasi untuk mengekspor produknya.

"Kami harap ada langkah-langkah yang dilakukan BSN (Badan Standardisasi Nasional) dalam rangka menyiapkan para pengusaha kita agar siap ekspor ke luar negeri," kata Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Baca juga: KEIN nilai UMKM perlu didukung untuk sokong ekspor

Menurut dia, ada beberapa hal terkait dengan perjanjian perdagangan yang melibatkan Indonesia dengan berbagai pihak lainnya, yang dinilai harus dapat ditanggapi dengan segera oleh BSN.

Untuk itu, ujar dia, diharapkan BSN juga dapat meningkatkan sinergi untuk mengantisipasi beragam langkah produktif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan peluang pengusaha nasional berkompetisi di internasional.

Politisi PDIP itu mencontohkan dirinya menemukan kasus UMKM yang setelah berhasil masuk pasar ekspor di Jepang, namun dinyatakan tidak memenuhi standar produk yang berlaku di negara tersebut.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan berbagai negara harus seiring dengan peningkatan perlindungan produk UMKM lokal terhadap serbuan produk impor.

"Pembebasan tarif bea masuk dapat menyebabkan semakin membanjirnya produk-produk impor," katanya.

Menurut dia, bila kondisi seperti ini dibiarkan saja tanpa intervensi pemerintah, maka ke depannya bakal mengganggu pertumbuhan UMKM dalam negeri.

Sedangkan, Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menginginkan perjanjian perdagangan internasional yang sedang dirundingkan oleh pemerintah dengan berbagai negara benar-benar menguntungkan Indonesia dalam berbagai aspek.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Perdagangan harus memastikan RI dapat keunggulan dalam perjanjian ini. "Pastikan betul proyeksi yang sudah dipikirkan benar-benar mengena bagi Indonesia," katanya.

Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Ibas itu mengingatkan pula bahwa fokus Indonesia saat ini adalah investasi dan ekspor seperti yang sering dikatakan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Anggota DPR: Perjanjian dagang harus seiring perlindungan UMKM
Baca juga: BI: UMKM tembus pasar global harus jaga konsistensi dan kontinuitas