Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menganggap kaderisasi berbasis dinasti sebenarnya pernah dilarang di dalam aturan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) namun kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK)
"Kami waktu membuat UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 dulu, (pasal) itu kan dibatalkan MK. Jadi dinasti itu boleh," ujar Yandri usai temu pers di Kantor DPP PAN Jakarta, Kamis.
Kalau dulu menurut Yandri, DPR RI sempat menganggap dinasti politik itu tidak boleh. Malah ada aturan kalau kolega petahana mau maju lagi, harus berselang satu kali masa jabatan atau setara dengan lima tahun. Namun, MK kemudian membatalkan aturan yang telah DPR RI dan pemerintah buat pada pasal 7 huruf r UU Pilkada itu.
Yandri berpendapat keputusan MK menimbulkan persepsi jika sebenarnya dinasti politik baik itu yang dilakukan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution atau siapa pun yang berkuasa, tidak menjadi masalah asal tidak bertentangan dengan konstitusi.
"Selama mereka majunya tidak bertabrakan dengan UU dan Undang-Undang Dasar, enggak masalah," kata Yandri.
Senada dengan Yandri, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Totok Daryanto menilai
tidak boleh menghalangi hak setiap orang untuk maju pilkada. Sebab, hak politik tersebut dijamin konstitusi.
"Ya nggak usah jauh-jauhlah bicara dinasti politik segala. Itu kan hak warga negara. Ya artinya boleh saja. Kamu saja boleh kok. Itu hak konstitusional," kata Totok Daryanto.
Meski di internal PAN juga, putra Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais, Hanafi Rais dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai Calon Ketua Umum PAN kendati belum bisa dimasukkan sebagai kandidat caketum karena belum mendeklarasikan diri.
Amien, menurut Totok, adalah sosok yang demokratis dan akan mempersilakan kader PAN yang berkompeten untuk maju sebagai kandidat ketum.
"Pak Amien Rais, restunya kepada yang jadi (Ketua Umum) saya kira. Bagaimana pun Pak Amien itu tokoh reformasi dan beliau sangat demokratis ya," kata Totok.
Baca juga: ICW : cegah politik dinasti putra Jokowi tidak usah ikut kontestasi
Baca juga: KPK awasi dinasti politik di daerah
Baca juga: Paman dan keponakan berebut jadi bupati Pamekasan
Baca juga: 12 calon kepala daerah dari dinasti politik
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
