"Di sini sudah ada UPTD, sudah ada P2TP2A, yang berjalan dengan bagus dengan pembagian kerja," kata Bintang seusai mengunjungi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh di Banda Aceh, Aceh, Kamis.
Salah satu yang dipuji Bintang terhadap P2TP2A Rumoh Putroe Aceh adalah pemetaan yang sudah dilakukan dan pembagian tugas yang jelas antara satuan tugas dan psikolog.
Baca juga: Menteri PPPA: Perempuan berwirausaha jangan setelah tidak bersuami
Baca juga: Menteri PPPA: Ekonomi menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan-anak
Menurut Bintang, upaya pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak perlu bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memiliki petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) untuk mendapatkan data yang lebih akurat.
"Bicara kasus kekerasan, mudah-mudahan data bisa lebih akurat bila bekerja sama dengan BKKBN dengan PLKB-nya dan PKK dengan kader dasawismanya," tuturnya.
Bintang mengatakan sudah ada pembicaraan dan kesepakatan dengan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo untuk bekerja sama dalam upaya pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
Baca juga: Menteri PPPA minta diskriminasi terhadap atlet perempuan dihapuskan
Baca juga: Menteri PPPA jenguk balita korban penganiayaan di RSUP Sanglah
Menurut data P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang paling banyak terjadi adalah pemerkosaan dan pelecehan seksual, meskipun angkanya terus menurun selama tiga tahun ke belakang. Pada 2019, terjadi 24 kasus pemerkosaan dan 11 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan.
Kasus kekerasan seksual di Aceh lebih banyak dialami anak-anak. Menurut data P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, pada 2019 terjadi 119 kasus pelecehan seksual dan 74 kasus pemerkosaan terhadap anak.
Bintang mengatakan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh orang terdekat. Karena itu, salah satu program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pemberdayaan perempuan di bidang wirausaha.
Baca juga: Menteri PPPA: Gandeng pemda untuk respon cepat kasus kekerasan anak
Baca juga: Menteri PPPA: Semua anak harus memiliki akta kelahiran
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Masnun
Copyright © ANTARA 2019
