"Demokrat tetap memiliki prinsip bahwa amendemen ini belum pas untuk dilakukan penyempurnaan karena cukup. Kami berpengalaman dalam 10 tahun pemerintahan," kata Syarief dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI di Jakarta, Jumat.
Kalau mengikuti pasal per pasal dalam UU No. 25/2004, menurut dia, sudah cukup untuk implementasi dan memenuhi ekspektasi rakyat karena sudah tertuang semua di dalam UU tersebut.
Menurut dia, dalam aturan UU tersebut, visi dan misi Presiden harus diikuti para kepala daerah sehingga lebih baik menghadirkan haluan negara sebaiknya dalam sebuah UU bukan dengan amendemen UUD.
Baca juga: Basarah: Mensesneg buka koordinasi politik terkait amendemen UUD
Baca juga: Amendemen UUD harus utamakan kepentingan umum, kata Tajdid Institute
"Kami melihat RPJMP, RPJP, dan RKP yang sudah dituangkan secara terurai bisa membantu Presiden dan para kepala daerah," ujarnya.
Ia menyarankan langkah terbaik untuk menghadirkan haluan negara melalui UU yang harus disempurnakan.
Namun, menurut dia, MPR RI masih membuka ruang seluas-luasnya apabila masyarakat menginginkan perubahan melalui Ketetapan MPR RI.
"Pimpinan MPR RI selama ini sudah melakukan road show, kita harus lakukan secara sinergi dan paralel. Saya akhir-akhir ini lebih banyak konsen pada perguruan tinggi dan pemerintah daerah karena di sana gudangnya para teknokrat yang bisa memberikan begitu banyak alternatif," katanya.
Baca juga: Perlu konsensus sebelum amendemen UUD NRI Tahun 1945
Menurut dia, Demokrat tidak tabu dalam hal penyempurnaan UUD 1945 kalau memang dinilai masih ada yang kurang sempurna dalam pasal-pasal di dalamnya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
