"Tadi kami melakukan silaturahmi sebagai bagian dari kegiatan MPR RI silaturahmi kebangsaan. Kami menerima banyak masukan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) terkait berbagai tugas kami di MPR," kata Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid di kantor PHDI, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Wacana amendemen, Agum Gumelar: Kaji ulang amendemen yang lalu
Baca juga: MPR dan Presiden sepakat dalami wacana amendemen UUD 45
Baca juga: MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara tapi berwenang ubah konstitusi
Namun menurut dia, dalam silaturahmi tersebut, pengurus PHDI menyampaikan masih melakukan kajian pasal-pasal mana saja yang perlu diamendemen.
Dia mengatakan, PHDI meminta MPR RI menguatkan Empat Pilar MPR sebagai wadah persatuan bangsa Indonesia.
"Ada juga yang sifatnya internal terkait kegiatan di PHDI yang akan kami tindaklanjuti, baik berupa kebijakan yang diinginkan maupun masukan untuk perbaikan," ujarnya.
Jazilul mengatakan, dirinya menjelaskan bahwa yang direkomendasikan MPR RI periode 2014-2019 adalah amendemen terbatas Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Menurut dia, dalam diskusi bersama PHDI juga berkembang untuk mengevaluasi model Pilkada langsung namun belum pada kesimpulan.
"Poin-poin yang dirasa penting bagi PHDI terkait menghadirkan GBHN agar perencanaan pembangunan lebih terarah," katanya.
Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya mengatakan pihaknya menyampaikan bagaimana agar Pancasila dibumikan di Indonesia sehingga tingkat kerukunan antaragama semakin baik.
Dia mengatakan PHDI belum mengeluarkan sikap terkait amendemen terbatas UUD 1945 karena masih melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif.
"Kami sedang kaji dengan banyak organisasi keumatan kami sehingga mendapatkan masukan terbaik," ujarnya.
Hadir dalam silaturahmi kebangsaan tersebut adalah Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid dan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
