Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Himawan Hariyoga menyatakan Indonesia perlu lebih gigih dalam mengelola sektor kelautan berkelanjutan.sektor perikanan turut memberi sumbangan bagi pembangunan nasional mencakup pembangunan ekonomi ...
"Kita sebagai negara maritim harus lebih gigih dalam mengelola kawasan laut secara berkelanjutan," kata Himawan Hariyoga dalam acara pembukaan Lokakarya Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Kementerian PPN/Bappenas melalui satuan kerja Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menyelenggarakan Workshop Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional pada 11-12 Desember 2019.
Penentuan arah kebijakan pengelolaan perikanan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dimuat dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya pada Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi.
Hal ini dilandasi karena sektor perikanan turut memberi sumbangan bagi pembangunan nasional mencakup pembangunan ekonomi berupa kontribusi baik terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional, penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan kesejahteraan, maupun ketahanan pangan.
Baca juga: Pemerintah fokus kelola kelautan perikanan berbasis WPP
Oleh karenanya pengelolaan sumber daya perikanan juga memerlukan keterlibatan multisektoral dan multi-pemangku kepentingan untuk dapat diimplementasikan secara optimal. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) terutama dalam mendukung SDG butir 14 (Ekosistem Lautan).
Bappenas melalui satuan kerja (Satker) Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) juga berupaya untuk mengintegrasikan isu-isu pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam salah satu agenda kerjanya seperti Coremap-CTI (Coral Reef Management Program-Coral Triangle Initiative) yang merupakan salah contoh inovasi pembangunan berkelanjutan.
"Coremap CTI merupakan model inovasi pembangunan pesisir dan menjadi salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong efektivitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas agar dapat dikelola secara berkelanjutan," ucapnya.
Dalam kesempatan lain, ia juga mengemukakan bahwa Indonesia juga berhasil mencapai 22,68 juta hektare kawasan konservasi serta pertumbuhan sektor perikanan yang lebih dari 10 persen per tahun, yang menunjukkan keseriusan RI dalam wujudkan pengelolaan laut.
Apalagi, Himawan juga mengingatkan bahwa Indonesia juga saat ini dinilai mampu dalam memimpin pemberantasan IUU Fishing atau penangkapan ikan secara ilegal.
Sebelumnya, KKP menyatakan bahwa fokus terhadap pemberantasan pencurian ikan di kawasan perairan Nusantara mengakibatkan potensi sumber daya ikan di lautan Indonesia juga meningkat drastis.
Baca juga: Pemerintah integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan internasional
"Dalam upaya mewujudkan pilar kedaulatan, KKP terus fokus dalam pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing," kata Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja.
Sjarief Widjaja memaparkan melalui pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, stok ikan di perairan naik signifikan.
Angka potensi sumber daya ikan (Maximum Sustainable Yield/MSY) Indonesia yang pada tahun 2013 hanya sebesar 7,31 juta ton meningkat drastis menjadi 12,5 juta ton di tahun 2016.
Menurut Sjarief, KKP terus mendorong berbagai program kebijakan yang diarahkan dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan melalui tiga pilar yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
