• Beranda
  • Berita
  • Presiden minta Mendag dan Menlu percepat negosiasi perjanjian dagang

Presiden minta Mendag dan Menlu percepat negosiasi perjanjian dagang

11 Desember 2019 16:14 WIB
Presiden minta Mendag dan Menlu percepat negosiasi perjanjian dagang
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat terbatas bertopik "akselerasi program perindustrian dan perdagangan" di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu (11/12/2019). (Bayu Prasetyo)

kalau perlu setiap hari kejar terus untuk negara-negara potensial yang menjadi ekspor produk-produk kita

Untuk meningkatkan ekspor Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan percepatan negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi maupun perjanjian perdagangan.

"Pak Menteri Perdagangan (Mendag), Bu Menteri Luar Negeri (Menlu), ini betul-betul kalau perlu setiap hari kejar terus untuk negara-negara potensial yang menjadi ekspor produk-produk kita yang kita belum memiliki perjanjian kemitraan," kata Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaannya saat rapat terbatas bertopik "Akselerasi Program Perindustrian dan perdagangan, pengembangan Industri dan Perdagangan" di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu.

Presiden Jokowi juga menyoroti perlunya percepatan perjanjian perdagangan dengan negara-negara ASEAN, anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan (RCEP), hingga negara-negara Afrika.

Presiden Jokowi meminta pemerintah memperkuat negosiasi dalam memetakan produk-produk yang berpotensi untuk diekspor.

Dia juga berharap pengusaha dalam negeri pun berpartisipasi memaksimalkan peluang tersebut.

Selain itu, pemerintah juga terus menuntaskan upaya memperbaiki pelayanan dan insentif bagi investor.

"Kita harus menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah; memangkas beberapa regulasi yang menghambat kinerja ekspor, pembenahan akses pembiayaan ekspor, kemudian meningkatkan kualitas produk ekspor baik dari sisi packaging, branding dan lain-lainnya, dan juga penyiapan kawasan industri yang berorientasi ekspor yang betul-betul terintegrasi," demikian Presiden.

Presiden Jokowi juga memerintahkan kabinetnya memberi keleluasaan bagi investasi industri subtitusi produk impor, seperti industri besi baja, dan petrokimia.

Perlu ada langkah konkrit dalam mendorong tumbuhnya industri subtitusi impor yang akan mendorong terciptanya lapangan kerja di Tanah Air.

Baca juga: Anggota DPR: Perjanjian dagang harus seiring perlindungan UMKM

Baca juga: Mendag targetkan perjanjian dagang pasar nontradisional rampung 2020


 

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019