Kepala BPS Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia di Manokwari, Kamis, mengutarakan akan menyambut baik wacana yang digulirkan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan tersebut, bahkan dia sudah menyampaikan itu kepada BPS Pusat.
"Pimpinan pusat menyambut baik, hanya saja kalau saat ini kami masih mengutamakan Sensus Penduduk secara nasional yang akan dilaksanakan mulai 15 Ferbruari 2020," kata Maritje.
Terkait sensus khusus ini, BPS siap membantu pemerintah dalam menyusun rencana, kajian serta kuisener yang dibutuhkan dalam sensus. Petugas dan pelaksanaan sensus diharapkan dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.
"Karena kami lembaga vertikal, ya, tentu harus mengutamakan dulu yang agenda nasional. Kalau untuk kajian hingga menyusun kuisener kami siap bantu, termasuk menyusun rencana anggaran yang dibutuhkan," kata dia lagi.
Baca juga: Sukseskan SP 2020, BPS Papua Barat gelar lokakarya untuk wartawan
Baca juga: Mendagri minta rakyat Papua dukung Sensus Penduduk 2020
Untuk sekadar mengetahui suku bangsa, kata Maritje, sebetulnya sudah dapat diketahui jumlah warga asli Papua melalui sensus penduduk yang dilaksanakan akan secara serentak nasional tahun 2020.
"Namun, kalau bapak gubernur menginginkan ada variabel lain yang dimasukkan, memang perlu sensus tersendiri," katanya lagi.
Ketika ditanya tentang anggaran yang dibutuhkan dalam sensus, Maritje mengutarakan berkaca dari rancangan anggaran Sensus Penduduk tahun 2020, membutuhkan biaya sekitar Rp 100 miliar untuk melaksanakan sensus khusus penduduk asli Papua se-Provinsi Papua Barat.
Menurut dia, anggaran tersebut sudah bisa dimanfaatkan untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan pra hingga pasca sensus.
"Dari pelatihan tenaga, seragam, alat tulis hingga membayar honor petugas di lapangan hingga tenaga yang khusus mengolah data," katanya.*
Baca juga: BPS optimistis SP2020 buka peta menuju visi 2045
Baca juga: Pemprov pastikan ketersediaan data sensus penduduk di 2020
Pewarta: Toyiban
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
