Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo memastikan pelayanan KB di daerah perbatasan terlayani dengan baik dan terpenuhi berbagai alat kelengkapannya.
Hasto saat meninjau pelayanan KB di Puskesmas Dadirejo Kabupaten Purworejo, Jumat, mengatakan bahwa BKKBN menjamin seluruh masyarakat terlebih yang berada di perbatasan tetap mendapatkan pelayanan KB seperti daerah lainnya.
Puskesmas Dadirejo yang berada di Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo letaknya berada di pinggir perbatasan provinsi Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo.
Baca juga: Kepala BKKBN minta pegawainya genjot kinerja di 2020
"Wilayah-wilayah perbatasan ini jangan sampai tidak terlayani. Daerah perbatasan daerah pinggiran harus disentuh, makanya kita ingin melihat di daerah perbatasan-perbatasan ini bisa terlayani dengan baik atau tidak," kata Hasto.
Selain itu, kunjungan kerja Kepala BKKBN juga untuk memastikan ketersediaan alat kontrasepsi dan fasilitas yang terpenuhi.
Menurutnya daerah antarprovinsi memunculkan problematika di masyarakat yaitu siapa akan dilayani di mana. Selain itu fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan tidak jarang tak selengkap fasilitas kesehatan yang dekat dengan pusat pemerintahan.
Dia mengatakan sebelumnya tersiar kabar bahwa alat kontrasepsi metode susuk tidak tersedia di sejumlah daerah, selain itu permasalahan lainnya seperti jarum suntik dan pisau bedah yang tumpul.
Hasto memastikan bahwa hal-hal tersebut tidak ada dan hanya berkendala pada penggunaan yang kurang tepat. "Hal-hal seperti ini penting untuk kita ketahui hingga end user," jelas Hasto.
Baca juga: BKKBN: Program KB fokus peningkatan kualitas anak
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah menggalang pelayanan untuk mengupayakan agar tidak ada calon akseptor yang tak terlayani meski berdomisili di garis perbatasan provinsi.
Dengan mendekatkan pelayanan ke wilayah perbatasan, diharapkan faktor akses pada pelayanan dapat teratasi. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dan pengintegrasian delapan fungsi keluarga yaitu fungsi agama, kasih sayang, sosial budaya, ekonomi, sosialisasi pendidikan, reproduksi, perlindungan, dan fungsi lingkungan.
Baca juga: Kepala BKKBN ungkap Menkes sudah kreatif sejak kuliah
Baca juga: Kepala BKKBN: RKUHP jangan menghambat promosi kesehatan reproduksi
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
