"Jangan setengah-setengah mengungkap, tapi sampaikan sejelas-jelasnya dan sebut nama," ujarnya ditemui usai Rapat Koordinasi Wilayah DPW PKS Jawa Timur di Surabaya, Minggu.
Beberapa hari lalu, PPATK mengungkap adanya transaksi keuangan beberapa kepala daerah melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing ke rekening kasino di luar negeri yang nilainya setara Rp50 miliar.
Menurut dia, PPATK harus membuka data sejelas-jelasnya sebagai bentuk transparansi dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
"Jangan hanya dibuat nanggung, tapi buka seterang benderang mungkin sehingga tidak ada yang menjadi tertuduh karena menebak-nebak," ucap Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Bahkan, kata dia, jika ada yang berlatar politikus atau berasal dari partai politik tertentu maka harus diungkapkan dan disampaikan, termasuk menindaklanjutinya ke langkah hukum jika ada pelanggaran hukum di sana.
Selain itu, politikus yang akrab disapa HNW tersebut juga meminta PPATK juga tak hanya menelusuri keterkaitan orang-orang di daerah, tapi juga tingkat pusat.
"Yang terpenting PPATK jangan terkesan seolah-olah sudah bekerja, padahal itu bukan hanya kepala daerah. PPATK harus menelusurinya sampai tingkat pusat, kemudian membukanya ke publik," katanya.
Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Santri kontribusi atasi kemiskinan dan pengangguran
Baca juga: Hidayat Nur Wahid ingatkan budi Palestina bagi Indonesia
Baca juga: Hidayat Nur Wahid minta Indonesia harus serius bela Palestina
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019