"Selama ini Kami (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang selalu melakukan screening di setiap penerimaan ASN. Dan hasilnya efektif sehingga kementerian dan lembaga negara lainnya harus melakukan hal ini agar tidak kecolongan oleh paham kekerasan tersebut," ujarnya di Jakarta, Selasa, usai menjadi narasumber pada dialog kebangsaan di depan jajaran pimpinan dan karyawan Kemenpan RB, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA.
Bahkan, menurut dia, tidak hanya calon ASN, para pejabat yang akan naik pangkat juga harus di screening lagi.
Baca juga: Kepala BNPT sambut baik seniman perkuat kebangsaan tangkal radikalisme
Suhardi menegaskan, masalah rekrutmen ASN ini tidak boleh main-main. Menurutnya, ini masalah penting, sehingga perlu adanya asesmen ulang.
“Kita ingin supaya ASN itu betul-betul tergambarkan terpetakan dengan baik, tadi juga sudah saya sampaikan langkah-langkah penanganan masalah ini. Kami berharap beberapa tahun mendatang paham itu bisa direduksi. Ini merupakan bentuk kontribusi kepada negara demi pembangunan bangsa di masa mendatang," tuturnya.
Suhardi mengungkapkan, BNPT siap membantu dan memberikan teknis screening tersebut bila diminta bantuan. Sejauh ini, BNPT telah banyak diminta bantuan untuk melakukan screening seperti oleh kampus-kampus saat pemilihan rektor, guru besar, bahkan dosen.
Sementara itu, Kemenpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, ASN dalah motor penggerak dan pengorganisir di lingkungan ia bekerja dan di masyarakat luas. Karena itu, ASN harus memiliki wawasan kebangsaan dan pemahaman ideologi bangsa yang baik.
Baca juga: BNPT minta kalangan swasta aktif dalam pencegahan radikalisme
Menurutnya, penyebaran radikalisme dan terorisme sangat membahayakan keutuhan NKRI, disamping ancaman Narkoba yang bisa merusak mental anak bangsa.
“Awal tahun depan, kami menyiapkan konsep, sebelum menjadi ASN, mereka harus ditatar Pancasila. Harus memahami bahaya radikalisme dan terorisme, juga bahaya narkoba. Tidak hanya calon ASN, tetapi termasuk ASN yang mau naik pangkat," ujar Tjahjo.
Tjahjo menilai, ini penting agar para ASN arah reformasi birokrasi yang menjadi visi dan visi Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin yang tidak hanya semata-mata birokrasi yang ramping dan cepat, tetapi birokrasi yang membangun dengan tata efektif dan efisien dengan didasari Pancasila dan pemahaman yang benar tentang bahaya radikalisme dan terorisme.
Sementara itu, Kepala BPIP Haryono menambahkan, kehadirannya dan Kepala BNPT di kegiatan ini adalah upaya mengingatkan kembali kepada para ASN bangsa Indonesia punya dasar negara, punya ideologi negara yaitu Pancasila.
"Teman-teman ASN ini adalah mesin birokrasi, mesin pemerintah yang harus menjadi ujung tombak bagaimana mengamalkan Pancasila. Semoga langkah-langkah ini bisa menjadi pemantik dan penyemai nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN. Kita tidak hanya harus mendorong masyarakat agar Pancasilais, tetapi paling utama pejabat dan ASN harus lebih Pancasilais,” tutur Haryono.
Baca juga: BNPT: Orang tua pegang kendali anak tangkal paham radikal
Baca juga: Tangkal radikalisme, BNPT minta optimalkan kearifan lokal
Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
