Peneliti Tim Papua dan Politik Luar Negeri Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan pemekaran Papua merupakan suatu keniscayaan.
Sebab, untuk wilayah yang sangat luas seperti Papua tidak cukup hanya dikendalikan oleh dua provinsi.
“Papua cepat atau lambat pasti akan dimekarkan karena berbicara soal rentang kendali yang sangat luas di Papua, hanya dua provinsi rasanya tidak cukup ya,” ujar Adriana di Ruang Adhyana Wisma Antara Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan dalam periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam lima tahun ke depan pasti akan ada pemekaran provinsi di Papua, namun ada sejumlah penekanan (concern) tertentu yang perlu diperhatikan.
“Saya sudah ke Papua, sudah diskusi juga dengan sejumlah pihak di sana. Saya memperhatikan yang menolak pemekaran itu sama sekali tidak ada. Tapi itu tadi, ada concern tertentu yang harus diperhatikan,” ujar Adriana
Penekanan (concern) pertama yang harus diperhatikan soal waktunya apakah harus sekarang, atau harus dilakukan dalam waktu berapa tahun ke depan mengingat masih banyak persoalan yang harus diprioritaskan di Papua.
Penekanan kedua, menurut Adriana, pemerintah perlu memperhatikan kepentingan strategis nasional terutama terkait pertahanan negara.
Persoalannya, menurut dia, kalau mau dimekarkan secara geografi atau menurut wilayah adat, akan ada wilayah Papua Pegunungan Tengah yang akan terisolir berbatasan langsung dengan wilayah negara lain yaitu Papua Nugini.
“Kalau wilayah pantai dan sebagainya tidak masalah, tapi di tengah itu ada daerah yang terisolasi betul dan berbatasan dengan Papua Nugini,” ujar dia.
Baca juga: Mahfud sebut usulan pemekaran Papua akan diputuskan Mendagri Tito
Baca juga: Wali Kota Sorong siap sokong dana pemekaran Papua Barat Daya
Baca juga: Anggota DPR harap Papua Barat Daya dibentuk di 2020
Baca juga: Mendagri akui terima aspirasi pemekaran dari masyarakat Papua
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
